OPSINEWS.COM - Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini memastikan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur akan tetap berjalan, meski Undang-Undang (UU) IKN digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pemerintah, kata dia, mempersilahkan masyarakat mempersilahkan menggugat UU IKN.

"Pemerintah tancap gas. Tentu, kami menghargai segala aspirasi. Jika ada yang dirasa mencederai hak konstitusional, silahkan digugat," kata Faldo kepada wartawan, Jumat (4/2/2022).

"Jalurnya sudah ada. Namun, UU yang sudah diketok, harus disusun turunannya, show must go on," sambungnya.

Dia mengatakan saat ini pemerintah tengan menyusun aturan turunan UU IKN. Faldo menilai selama gugatan UU IKN belum melahirkan putusan, pembangunan ibu kota negara akan tetap terus berlanjut.

"Gugatan UU IKN ini tentu harus direspon dengan argumentasi yang baik dalam persidangan. Selama itu belum diuji dan melahirkan putusan lain, maka yang sudah berjalan harus berlanjut," jelasnya.

Faldo meyakini UU IKN sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Dia menekankan bahwa pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur untuk kebaikanan Indonesia di masa depan.

"UU ini disusun sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Secara substansi pun solid. Yang kita akan bangun bukan hanya kota, namun juga jembatan kebangsaan dan harapan masa depan," ujar Faldo.
 
Uji Materi UU IKN

Sebelumnya, Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN) mengajukan uji formil terhadap Undang-undang Ibu Kota Negara (IKN) ke Mahkamah Konstitusi, Rabu (2/2). Pendaftaran uji formil ini hanya sekitar dua pekan sejak undang-undang itu resmi disahkan Pemerintah dan DPR pada 18 Januari 2022.

"Dalam permohonan ini masih memohon uji formil, belum uji materiil. Dan itu kami akan susulkan, tapi yang penting untuk uji formil ini," kata Koordinator PNKN Marwan Batubara kepada wartawan di MK, Rabu (2/2/2022).

Menurutnya, salah satu alasan mengajukan uji formil ini lantaran pemerintah dan DPR dianggap melakukan konspirasi jahat dalam perumusan UU itu.

"Terjadi konspirasi jahat antara pemerintah dan DPR. Kenapa? Karena mereka menyembunyikan hal-hal esensial dan strategis dari apa yang seharusnya menjadi konten UU," ujar Marwan.

"Mereka sembunyikan dan mereka sebutkan itu nanti diatur dalam peraturan pelaksanaan, entah itu PP (Peraturan Pemerintah) atau Perpres (Peraturan Presiden)," sambungnya.