Home Nasional Daerah Politik Ekonomi Hukrim Olahraga LifeStyle Peristiwa Pendidikan Internasional Indeks
 
NIK Jadi NPWP, Bank Diminta Segera Sesuaikan Sistem Administrasi Perpajakan
Kamis, 13-01-2022 - 14:01:48 WIB
Ilsutrasi
TERKAIT:
   
 

JAKARTA, OPSINEWS.COM - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo meminta, kepada sektor perbankan untuk segera melakukan penyesuaian sistem administrasi perpajakan melalui penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Menurutnya ini perlu dipersiapkan sebelum core tax administration system resmi digunakan dan dioperasikan DJP.

"Request kami Pak/Bu, tolong disesuaikan (sistem administrasi perbankan) sebelum Juni 2023," ujar Suryo dalam Sosialisasi Dampak Perubahan NPWP 16 Digit Bagi Sektor Perbankan, Kamis (13/1).

Suryo mengatakan, saat ini perbankan memiliki pengaruh yang besar terhadap seluruh subsistem yang ada di dalam pemerintahan. Termasuk di dalamnya adalah sistem administrasi perpajakan.

"Undang-Undang menetapkan identifier-nya adalah NIK untuk NPWP orang pribadi. Oleh karena pembayaran ada di merah (bank), maka common identifier harus tersinkronisasi di merah ini," ujar Suryo.

 Pemerintah berencana memakai Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi NPWP. Sejumlah ketakutan warga terkait rencana ini bermunculan, bagaimana respons pemerintah?

Empat Pilar Perpajakan

Dia menambahkan, terdapat empat pilar dalam suatu sistem perpajakan adalah pendaftaran, pembayaran, pelaporan, dan pengawasan. Dalam menjalankan sistem pembayaran, sistem administrasi DJP sangat terhubung dengan sistem administrasi yang dijalankan perbankan.

Meski demikian, suatu sistem pembayaran tidak bisa berdiri sendiri. Sistem pembayaran memiliki kaitan erat dengan sistem pendaftaran guna mengidentifikasi identitas dari wajib pajak yang melakukan pembayaran.

Oleh karena itu, untuk mendukung sistem pembayaran yang lebih baik, pemerintah saat ini sedang berupaya untuk memanfaatkan NIK sebagai common identifier. Dengan adanya common identifier yang terstandar, data dan informasi akan lebih mudah diagregasi.




 
Berita Lainnya :
  • Disinyalir Gudang Minyak Ilegal Terbakar Di Kota Jambi Jalan Umum Macet
  • Ada Apa di Gudang Yang Berkedok Toko Aktivitasnya Selalu Tersembunyi
  • Bebas Bersyarat Wilson Lalengke Siap Meneruskan Perjuangan
  • Anggota DPRD Kampar, Anotona Nazara Reses di SDN,016 Tanah Merah
  • Guru SMKN 2 Kota Jambi di Duga Lakukan Pungli
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Disinyalir Gudang Minyak Ilegal Terbakar Di Kota Jambi Jalan Umum Macet
    02 Ada Apa di Gudang Yang Berkedok Toko Aktivitasnya Selalu Tersembunyi
    03 Bebas Bersyarat Wilson Lalengke Siap Meneruskan Perjuangan
    04 Anggota DPRD Kampar, Anotona Nazara Reses di SDN,016 Tanah Merah
    05 Guru SMKN 2 Kota Jambi di Duga Lakukan Pungli
    06 Gudang Yang Berkedok Toko, Diduga Untuk Menghindari Pajak
    07 Kades Tarai Bangun Akui Kerap Terima Laporan Dugaan Pungli SDN 021 Tambang
    08 Danrem 042/Gapu Berpesan Penting Saat Pimpin Apel Gabungan Olahraga Bersama
    09 Jokowi ke Petani: Rawat Kelapa Genjah, Nanti Saya Cek Lagi
    10 Delegasi Pekanbaru Ikuti Pawai Budaya Rakernas Apeksi 2022 di Padang
    11 Pj Walikota Hadiri HUT SMAN 1 Pekanbaru ke-67
    12 JPU Sebut M Kece Selalu Ingat Seumur Hidup Wajahnya Dilumuri Kotoran oleh Napoleon
    13 Kemenkumham Riau Bakal Tambah CCTV dan Kawat di Lapas Pekanbaru
    14 Pemprov Riau sudah Salurkan Bansos 85 Panti Asuhan Sebesar Rp24 Miliar
    15 Kapolres Kampar Berikan Penghargaan Kepada 30 Anggota Berprestasi dan Berdedikasi Tinggi
    16 Diduga banyak pungutan Kepsek SD 021 Disinyalir Memperkaya Diri Dispora kampar Tutup Mata.
    17 Kuasa Hukum : STOP Pembangunan Pagar dan Hormati Proses Hukum
    18 Kapolres Kampar Serta Rombongan Kunjungi Korban Pencabulan
    19 Massa Kawal KIB Ricuh, Airlangga dan Zulhas Terhimpit Sampai Sulit Masuk KPU
    20 Namanya Terseret di Kasus Brigadir J, Fahmi Alamsyah Mundur dari Penasihat Kapolri
    21 Pemerintah Kabupaten Pelalawan Laksanakan Apel HUT Provinsi Riau
    22 BKSAP Desak DK PBB Bentuk Pasukan Perdamaian untuk Palestina
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © OPSINEWS.COM | Transformasi untuk Publik