DIDUGA JADI AGEN PEREKRUT PMI ILEGAL, IRA WAHYUNI DICIDUK POLRES SERGAI! DUA PEREMPUAN NYARIS DIBERANGKATKAN KE MALAYSIA
SERDANG BEDAGAI, OPSINEWS.COM. SUMATERA UTARA | Praktik dugaan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural kembali terbongkar di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sumatera Utara. Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Sergai mengamankan seorang perempuan berinisial Ira Wahyuni (36), yang diduga berperan sebagai agen perantara perekrutan dan pemberangkatan calon pekerja migran ke Malaysia.
Dalam pengungkapan tersebut, polisi turut menyelamatkan dua perempuan, masing-masing Desi Wulandari (20), warga Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Sergai, dan Hesti Afriyanti (46), warga Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Keduanya diduga akan diberangkatkan ke Malaysia untuk dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga (ART) melalui jalur yang tidak sesuai prosedur.
Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan perekrutan dan pemberangkatan calon PMI secara ilegal. Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Sergai melakukan penyelidikan hingga mengidentifikasi lokasi penjemputan calon pekerja migran di wilayah Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah.
Penindakan berlangsung pada Rabu (18/11/2026) sekitar pukul 17.00 WIB, tepatnya di jalan umum Dusun VIII, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai.
Atas perintah Kasat Reskrim Polres Sergai IPTU Toman Febriandi Sibuea, S.Tr.K., S.I.K., M.H., tim yang dipimpin Kanit PPA IPDA Januarman Siahaan, S.H., M.H., bergerak ke lokasi dan menghentikan satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna hijau dengan nomor polisi BK 2803 NBB.
Dari lokasi tersebut, petugas mengamankan Ira Wahyuni bersama dua perempuan yang diduga menjadi calon PMI. Ketiganya kemudian dibawa ke kantor Satreskrim Polres Sergai untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Dari hasil pemeriksaan awal, Ira Wahyuni diduga mengaku berperan sebagai agen perantara yang bekerja untuk seseorang berinisial Fitri, yang disebut berada di Malaysia, serta Bania, yang berdomisili di Kota Pematangsiantar.
Menurut keterangan tersangka sebagaimana disampaikan dalam rilis kepolisian, kedua calon PMI tersebut direncanakan diberangkatkan menggunakan mobil travel yang telah disiapkan Bania. Tiket kapal laut juga disebut telah dipersiapkan untuk keberangkatan melalui Pelabuhan Tanjung Balai menuju Malaysia.
Dalam skema tersebut, Ira Wahyuni diduga memperoleh komisi sebesar Rp1.500.000 untuk setiap orang yang berhasil diberangkatkan.
Lebih jauh, berdasarkan keterangan dalam konferensi pers, polisi juga mengungkap dugaan bahwa kedua perempuan tersebut dikenakan biaya sekitar Rp2 juta per orang untuk pengurusan paspor.
Paspor yang digunakan disebut merupakan paspor pelancong, sementara tujuan keberangkatan sebenarnya adalah untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga di Malaysia.
Fakta ini menjadi perhatian serius karena penggunaan dokumen perjalanan yang tidak sesuai dengan tujuan keberangkatan berpotensi menempatkan calon pekerja migran dalam posisi rentan, terutama terkait perlindungan hukum, hak ketenagakerjaan, serta keselamatan selama bekerja di luar negeri.
Dalam sesi tanya jawab dengan awak media, pihak kepolisian juga mengungkapkan bahwa aktivitas yang diduga dilakukan tersangka bukan pertama kali terjadi. Berdasarkan keterangan yang disampaikan, Ira Wahyuni disebut telah melakukan kegiatan serupa lebih dari dua kali dan terdapat orang yang sebelumnya telah diberangkatkan.
Namun, jumlah pasti pekerja yang telah diberangkatkan, identitas mereka, serta rangkaian aktivitas sebelumnya masih perlu didalami melalui proses penyidikan.
Polisi juga menjelaskan pembagian peran dua orang lainnya yang kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).
Bania diduga bertugas mengurus pembelian tiket kapal laut dari Tanjung Balai untuk keberangkatan calon pekerja migran menuju Malaysia. Sementara Fitri diduga berperan menunggu dan menerima kedatangan para pekerja setelah tiba di Malaysia.
Dengan demikian, penyidik masih memiliki pekerjaan penting untuk menelusuri kemungkinan adanya jaringan perekrutan dan penempatan PMI nonprosedural yang melibatkan pihak-pihak di dalam maupun luar negeri.
Dalam pengungkapan perkara tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas perekrutan dan pemberangkatan calon PMI, yakni:
1. Satu buah paspor atas nama Hesti Afriyanti.
2. Satu buah paspor atas nama Desi Wulandari.
3. Satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna hijau dengan nomor polisi BK 2803 NBB.
4. Satu unit telepon genggam iPhone 11 warna putih.
Sepeda motor tersebut diduga digunakan tersangka untuk menjemput calon pekerja migran sebelum diberangkatkan melalui jalur yang telah direncanakan.
Atas dugaan perbuatannya, Ira Wahyuni dipersangkakan melanggar Pasal 4 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan/atau Pasal 81 serta Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Ketentuan Pasal 4 UU TPPO mengatur ancaman pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling sedikit Rp120 juta dan paling banyak Rp600 juta, apabila unsur tindak pidana tersebut terbukti.
Sementara itu, Pasal 81 dan Pasal 83 UU Nomor 18 Tahun 2017 mengatur sanksi pidana terhadap pihak yang melakukan penempatan PMI secara perseorangan atau dengan sengaja melaksanakan penempatan tanpa memenuhi persyaratan yang diwajibkan undang-undang.
Dalam penanganan perkara ini, Satreskrim Polres Sergai telah melakukan pengecekan tempat kejadian perkara (TKP), pemeriksaan terhadap korban dan tersangka, gelar perkara, penangkapan, penyitaan barang bukti, serta penahanan terhadap tersangka.
Pengembangan penyidikan kini diarahkan untuk menelusuri keberadaan Bania yang disebut berada di Pematangsiantar dan Fitri yang disebut berada di Malaysia.
Keterlibatan kedua orang tersebut masih merupakan dugaan berdasarkan keterangan tersangka dan harus dibuktikan melalui proses hukum.
Pengungkapan ini sekaligus menjadi peringatan bahwa praktik perekrutan dan pemberangkatan pekerja migran melalui jalur tidak resmi bukan persoalan administratif semata. Di balik janji pekerjaan dan penghasilan di luar negeri, terdapat risiko serius berupa eksploitasi, penipuan, perdagangan orang, hingga hilangnya perlindungan hukum bagi para pekerja.
Masyarakat diimbau agar tidak mudah tergiur tawaran bekerja ke luar negeri melalui perantara yang tidak memiliki kewenangan resmi. Calon PMI wajib memastikan proses perekrutan, dokumen, dan penempatannya sesuai ketentuan perundang-undangan.
Polisi diharapkan terus mengembangkan perkara ini hingga mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk menelusuri kemungkinan adanya korban lain yang telah diberangkatkan sebelumnya. (Mendrova)
Komentar Anda :