TERTIBKAN BAHU JALAN PASAR GAMBIR, WALI KOTA IMAN IRDIAN SARAGIH DESAK PEDAGANG PINDAH KE KIOS: NOVEMBER HARUS SUDAH DITEMPATI
TEBING TINGGI, OPSINEWS.COM. SUMATERA UTARA | Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, menegaskan komitmennya menertibkan penggunaan bahu jalan dan menata aktivitas perdagangan di sejumlah kawasan strategis Kota Tebing Tinggi. Penertiban tersebut menjadi langkah penting untuk mengurai kesemrawutan lalu lintas, mengembalikan fungsi jalan bagi kepentingan umum, sekaligus menciptakan lingkungan pasar yang tertib, bersih, nyaman, dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Wali Kota saat melakukan peninjauan langsung bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), Kamis (19/11/2026). Peninjauan diawali dari kawasan Pasar Gambir, Jalan Iskandar Muda, kemudian dilanjutkan ke sejumlah ruas jalan lainnya.
Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota melihat langsung kondisi akses jalan di kawasan Pasar Gambir yang dinilai mengalami kerusakan berat serta terganggu oleh aktivitas perdagangan yang menggunakan bahu jalan.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berdampak langsung terhadap mobilitas dan kenyamanan masyarakat, mulai dari aktivitas mengantar anak sekolah, berangkat bekerja, hingga kegiatan sehari-hari lainnya.
“Kita bersama Forkopimda, dari Kepolisian, Kejari, Kodim atau Koramil, serta jajaran kepala OPD melihat akses di Pasar Gambir rusak berat. Nanti terganggu aktivitas sehari-hari, seperti mengantar anak sekolah, bekerja, dan lainnya. Kepada seluruh pedagang, tolong mohon kerja samanya supaya lebih tertib dan tertata rapi. Ini harapan kita semuanya,” tegas Iman Irdian Saragih.
PEDAGANG DIMINTA MANFAATKAN KIOS YANG TELAH DISEDIAKAN
Dalam peninjauan itu, Wali Kota secara tegas meminta pedagang yang selama ini berjualan menggunakan bahu jalan agar segera menempati kios atau stand yang telah disediakan Pemerintah Kota Tebing Tinggi, khususnya di lantai atas Pasar Gambir.
Sementara itu, pedagang yang memiliki rumah toko (ruko) diminta tetap menjalankan aktivitas perdagangan di tempat usahanya masing-masing. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan bagi seluruh pelaku usaha, sekaligus mengakhiri penggunaan fasilitas jalan yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan publik.
Wali Kota juga memberikan penegasan mengenai batas waktu penempatan kios selama November 2026.
“Kita imbau dalam bulan November ini, semua wajib diisi sampai hari Minggu,” tegasnya.
Penegasan ini menjadi sinyal bahwa Pemko Tebing Tinggi tidak hanya menginginkan penataan secara administratif, tetapi juga pelaksanaan nyata di lapangan dengan dukungan dan kepatuhan para pedagang.
PKL LAPANGAN MERDEKA AKAN DITATA, KAWASAN HERITAGE DISIAPKAN
Tidak berhenti di Pasar Gambir, Pemko Tebing Tinggi juga menyiapkan langkah penataan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Lapangan Merdeka.
Para pedagang direncanakan diarahkan ke Jalan Gereja dan Jalan Veteran yang akan dikembangkan sebagai kawasan heritage Kota Tebing Tinggi.
Penataan tersebut sekaligus membuka peluang pengembangan kegiatan ekonomi dan ruang publik melalui pelaksanaan Car Free Day (CFD) dan Car Free Night (CFN).
Selain itu, pemerintah juga merencanakan penerapan sistem lalu lintas satu arah (one way) untuk meningkatkan kelancaran arus kendaraan, mengurangi kesemrawutan, serta menciptakan kawasan perkotaan yang lebih tertib dan nyaman.
“Bisa Car Free Day (CFD) dan Car Free Night (CFN). Juga untuk sistem satu arah (one way) kita buat supaya tertib berlalu lintas, lebih rapi, benar-benar tertata dan bersih, serta sehat warganya. Tapi juga ini mohon kerja samanya kepada masyarakat dan seluruh stakeholder di Kota Tebing Tinggi,” ungkap Iman.
DINAS PERDAGANGAN: KIOS KOSONG TIGA BULAN BISA DITARIK KEMBALI
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Tebing Tinggi, Marimbun Marpaung, menjelaskan bahwa peninjauan lapangan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memberdayakan pelaku UMKM, menegakkan ketentuan yang berlaku, serta menjaga kelancaran lalu lintas.
Ia menegaskan bahwa fasilitas perdagangan di Pasar Gambir telah disiapkan berdasarkan pembagian komoditas agar aktivitas jual beli berlangsung lebih teratur.
“Kami juga memihak kepada UMKM. Infrastruktur pasar sudah sangat baik, ada pasar khusus kain, Blok A untuk sayur dan buah, Blok B untuk daging, serta Blok C untuk ikan dan ayam,” jelas Marimbun.
Menurutnya, pedagang yang masih berjualan di bahu jalan pada dasarnya telah memiliki kios atau stand masing-masing. Namun, sebagian pedagang mengaku khawatir kehilangan pembeli apabila harus berjualan di lantai atas.
Marimbun menilai kekhawatiran tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk terus menggunakan bahu jalan.
“Kalau semua menaati peraturan dan berdagang sesuai peruntukannya, saya yakin pembeli tetap datang karena kebutuhan pokok selalu dicari,” ujarnya.
Lebih lanjut, Marimbun mengingatkan bahwa kios atau stand yang tidak aktif ditempati selama tiga bulan berturut-turut dapat ditarik kembali hak pemakaiannya sesuai ketentuan Perda Nomor 8, Peraturan Wali Kota, serta hasil rapat tim.
Kios yang ditarik kembali tersebut nantinya akan dialihkan kepada pedagang lain yang belum memiliki tempat berjualan, khususnya para PKL.
Apabila kuota kios yang tersedia belum mencukupi, pemerintah akan mengarahkan penempatan pedagang ke sejumlah lokasi alternatif, antara lain Jalan Badak Bejuang, Gang Besi, serta area pelataran Blok A, Blok B, dan Blok C.
Ia juga mengingatkan para pedagang dan pengguna jalan agar turut menjaga ketertiban lalu lintas di Jalan Iskandar Muda dan kawasan Kampung Tempel.
PENERTIBAN BERLANJUT KE JALAN PATTIMURA DAN K.H.A. DAHLAN
Usai meninjau Pasar Gambir, Wali Kota bersama Forkopimda dan jajaran perangkat daerah melanjutkan peninjauan ke Jalan Pattimura dan Jalan K.H.A. Dahlan.
Di kedua ruas jalan tersebut, penekanan kembali diberikan agar pedagang tidak menggunakan bahu jalan sebagai tempat berjualan karena dapat mengganggu fungsi jalan, mempersempit ruang gerak kendaraan, dan menghambat aktivitas masyarakat.
Kehadiran unsur Forkopimda dalam peninjauan ini menunjukkan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendukung penataan kota. Namun, keberhasilan kebijakan tersebut tetap membutuhkan konsistensi pelaksanaan, pengawasan di lapangan, serta kesadaran seluruh pedagang dan masyarakat untuk menaati aturan.
Pemerintah Kota Tebing Tinggi diharapkan dapat memastikan penataan berjalan secara adil, tidak tebang pilih, serta tetap memperhatikan keberlangsungan usaha para pedagang kecil dan pelaku UMKM.
Turut mendampingi Wali Kota dalam kegiatan tersebut anggota DPRD Anda Yasser; perwakilan Polres Tebing Tinggi, Ipda Perri Sinaga dan Ipda Darwin S.; perwakilan Kejaksaan Negeri, Auli A. Rahman dan Roni Parulian Sinaga; serta Danramil 13/TT Kapten Inf. Abdul Malik.
Hadir pula Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Tebing Tinggi Reza Aghista, Kepala Dinas Perhubungan Yustin Bernard Hutapea, Kasatpol PP Benny Erickson Hamonangan Hutajulu, perwakilan instansi terkait, serta tim peliputan Diskominfo Kota Tebing Tinggi.
Kini, tantangan utama penataan Pasar Gambir bukan sekadar memindahkan pedagang dari bahu jalan ke dalam kios, melainkan memastikan kebijakan tersebut dilaksanakan secara konsisten, adil, dan berkelanjutan. Sebab, jalan adalah fasilitas publik yang harus dikembalikan kepada masyarakat, sementara pasar harus menjadi ruang perdagangan yang tertib, aman, dan mampu menggerakkan ekonomi rakyat. (Mendrova)
Komentar Anda :