SEKDA TEBING TINGGI TEKANKAN KESERIUSAN OPD TERAPKAN KESETARAAN GENDER: JANGAN SEKADAR DOKUMEN DAN SEREMONIAL!
TEBING TINGGI, OPSINEWS.COM. SUMATERA UTARA | Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi mulai memperkuat komitmen mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kesetaraan Gender. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta tidak sekadar menjadikan kesetaraan gender sebagai dokumen administratif, tetapi harus menerjemahkannya ke dalam kebijakan, program, serta penganggaran yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tebing Tinggi, Erwin Suheri Damanik, saat secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan RAD Kesetaraan Gender Kota Tebing Tinggi di Aula Bappeda Kota Tebing Tinggi, Rabu (18/11/2026).
Dalam arahannya, Erwin menegaskan bahwa kesetaraan gender bukan semata-mata persoalan perempuan dan anak. Lebih luas, prinsip tersebut menyangkut pemenuhan hak, kesempatan, akses, partisipasi, serta kualitas pelayanan publik yang adil bagi seluruh masyarakat, termasuk laki-laki, perempuan, dan penyandang disabilitas.
Karena itu, ia meminta seluruh OPD mengintegrasikan perspektif gender sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi pembangunan. Termasuk memastikan pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas umum benar-benar memperhatikan kebutuhan perempuan, kelompok rentan, serta penyandang disabilitas.
“Penerapan kesetaraan gender harus diwujudkan melalui kebijakan nyata, mulai dari pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas umum, pelayanan publik, hingga pengalokasian anggaran yang benar-benar responsif gender,” tegas Erwin.
ANGGARAN RESPONSIF GENDER JANGAN HANYA DI ATAS KERTAS
Sorotan khusus juga diarahkan pada penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Erwin mengingatkan setiap kepala OPD agar menyusun anggaran berdasarkan kebutuhan masyarakat dan skala prioritas pembangunan. Ia meminta agar kebiasaan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan seremonial maupun perjalanan dinas yang tidak memberikan hasil terukur tidak lagi menjadi pola dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, anggaran daerah harus diarahkan pada program yang memiliki sasaran jelas, indikator keberhasilan terukur, serta dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Seluruh OPD harus mengambil peran. Jangan sampai kesetaraan gender hanya menjadi dokumen pelengkap atau sebatas kegiatan seremonial. Kita ingin ada hasil nyata yang langsung dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mendorong penguatan koordinasi lintas sektor dan perubahan pola kerja birokrasi agar tidak terjebak pada rutinitas administratif. Setiap perangkat daerah dituntut memiliki komitmen, inovasi, serta tanggung jawab dalam memastikan kebijakan pembangunan berjalan secara inklusif.
RAD KESETARAAN GENDER DIHARAPKAN BERDAMPAK PADA PEMBANGUNAN
Penyusunan RAD Kesetaraan Gender diharapkan dapat berjalan seiring dengan berbagai target pembangunan prioritas Kota Tebing Tinggi, termasuk percepatan penurunan angka stunting, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.
Dengan demikian, kesetaraan gender tidak berhenti pada rumusan kebijakan, tetapi menjadi bagian integral dari proses pembangunan yang membuka kesempatan secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
Sementara itu, Plt. Kepala Bappeda Kota Tebing Tinggi, Muhammad Hamdani, dalam laporannya menyampaikan bahwa penyusunan RAD Kesetaraan Gender merupakan bagian dari upaya mendukung agenda pembangunan nasional sekaligus menyelaraskan program pembangunan daerah dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tebing Tinggi.
Hamdani menjelaskan, pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) difokuskan pada empat aspek utama, yakni penguatan regulasi dan kebijakan daerah, penerapan PUG dalam seluruh tahapan siklus pembangunan, penguatan kelembagaan, serta peningkatan partisipasi dan peran aktif masyarakat.
Rakor tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup Herry Aryanto, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Muhammad Fadly, serta sejumlah perwakilan pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
Tantangan berikutnya adalah memastikan hasil koordinasi tersebut benar-benar diwujudkan dalam program, anggaran, dan pelayanan publik yang terukur. Sebab, keberhasilan kesetaraan gender bukan ditentukan oleh banyaknya dokumen yang disusun, melainkan sejauh mana masyarakat memperoleh kesempatan, perlindungan, dan pelayanan yang adil tanpa diskriminasi. (Mendrova)
Komentar Anda :