SERDANG BEDAGAI, OPSINEWS.COM. SUMATERA UTARA | Wakil Bupati Serdang Bedagai (Wabup Sergai), H. Adlin Tambunan, menegaskan pentingnya sinergi dan koordinasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, serta pemerintah pusat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur. Kolaborasi lintas pemerintahan dinilai menjadi kunci agar pembangunan lebih terarah, tepat sasaran, berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Adlin Tambunan saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Infrastruktur bertema “Sinergi Perencanaan Infrastruktur Guna Optimalisasi Capaian Pembangunan Makro Daerah” di Aula Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Serdang Bedagai, Kompleks Kantor Bupati Sergai, Sei Rampah, Rabu (11/11/2026).

Dalam arahannya, Adlin menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata. Lebih dari itu, infrastruktur memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas masyarakat, memperluas pemerataan pembangunan, serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

Oleh karena itu, setiap perencanaan program infrastruktur harus disusun secara terintegrasi dan berkelanjutan dengan memperhatikan kebutuhan prioritas daerah, dampak manfaat bagi masyarakat, serta keselarasan dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

“Pembangunan infrastruktur tidak bisa lagi dipandang sebagai pekerjaan sektoral masing-masing perangkat daerah, melainkan harus menjadi bagian dari upaya bersama yang saling mendukung dan memiliki keterkaitan satu sama lain,” tegasnya.

Pengelolaan Sumber Daya Air Jadi Perhatian Strategis

Lebih lanjut, Wabup Adlin menyoroti pengelolaan sumber daya air sebagai salah satu sektor strategis yang memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan Kabupaten Serdang Bedagai.

Menurutnya, ketersediaan dan pengelolaan air yang baik merupakan kebutuhan mendasar masyarakat, khususnya dalam mendukung sektor pertanian, perikanan, serta berbagai aktivitas perekonomian daerah.

Sebagai salah satu daerah lumbung pangan di Sumatera Utara, Kabupaten Sergai membutuhkan dukungan infrastruktur pengairan yang memadai. Kondisi jaringan irigasi, pengelolaan sungai, hingga sistem pengendalian banjir menjadi faktor penting dalam menjaga produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan.

“Sebagai salah satu daerah lumbung pangan di Sumatera Utara, Sergai membutuhkan dukungan infrastruktur pengairan yang memadai. Kondisi jaringan irigasi, pengelolaan sungai, serta pengendalian banjir menjadi faktor penting dalam menjaga produktivitas pertanian dan keberlanjutan ketahanan pangan,” ujarnya.

Adlin juga mengingatkan bahwa berbagai persoalan, seperti ancaman banjir, kekeringan, kerusakan jaringan pengairan, dan kondisi sungai, harus ditangani melalui perencanaan yang matang serta langkah penanganan berkelanjutan.

Ia menegaskan, persoalan infrastruktur sumber daya air tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah kabupaten. Diperlukan keterlibatan pemerintah provinsi dan pusat sesuai dengan tugas, fungsi, serta kewenangan masing-masing.

“Persoalan-persoalan tersebut tentunya tidak dapat diselesaikan oleh satu pemerintah daerah saja. Dibutuhkan koordinasi dan sinergi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat, sesuai dengan kewenangan masing-masing,” katanya.

Tiga Tantangan Pengelolaan Sumber Daya Air

Dalam Rakor tersebut, Kepala Seksi Sungai dan Pantai Dinas Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara, Habibi El Hadidhy, ST, MT, hadir sebagai narasumber. Ia memaparkan rancangan kerja serta arah kebijakan pengelolaan sumber daya air di Provinsi Sumatera Utara.

Dalam paparannya, Habibi menjelaskan bahwa pengelolaan sumber daya air saat ini menghadapi tiga tantangan utama, yakni too much (kelebihan air) yang berpotensi menyebabkan banjir, too little (kekurangan air) yang memicu kekeringan, serta too dirty (air tercemar) yang berdampak terhadap kualitas lingkungan dan ketersediaan air bersih.

Menghadapi tantangan tersebut, diperlukan pengelolaan sumber daya air berbasis wilayah sungai, peningkatan kapasitas tampungan air, pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi, penyediaan air baku, serta penguatan sistem pengendalian banjir.

Khusus untuk Kabupaten Serdang Bedagai, Habibi menyampaikan sejumlah rekomendasi yang perlu menjadi perhatian bersama, terutama terkait prioritas rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, maupun Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan, sehingga penanganan infrastruktur pengairan dapat berjalan lebih efektif sesuai kewenangan masing-masing instansi.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Serdang Bedagai, Marine Sohadi Angkat, S.Si., M.Si., Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Keuangan, Ir. Kamaluddin, MMA, para camat, serta sejumlah undangan lainnya.

Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan terbangun kesamaan persepsi dan komitmen lintas pemerintahan dalam menentukan prioritas pembangunan infrastruktur, khususnya sektor sumber daya air, guna mendukung pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Serdang Bedagai.  (Mendrova)