SERDANG BEDAGAI, OPSINEWS.COM. SUMATERA UTARA | Bencana banjir bandang yang menerjang lima desa di Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), pada Rabu (28/10/2026) malam, meninggalkan kerusakan serius. Mulai dari rumah warga, jembatan penghubung, bantaran sungai, hingga lahan pertanian, terdampak akibat derasnya arus banjir yang membawa material kayu dan tanah.

Merespons kondisi tersebut, Bupati Sergai H. Darma Wijaya bersama Wakil Bupati H. Adlin Tambunan turun langsung meninjau sejumlah lokasi terdampak, Kamis (5/11/2026). Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kondisi masyarakat sekaligus mengidentifikasi tingkat kerusakan dan kebutuhan penanganan pascabencana.

Lima desa yang terdampak meliputi Desa Kulasar, Pamah, Tarean, Sungai Buaya, dan Tapak Meriah. Selain merendam permukiman, banjir bandang juga mengakibatkan kerusakan infrastruktur, longsor, erosi bantaran sungai, serta ancaman gagal panen pada sejumlah lahan pertanian.

Berdasarkan laporan yang diterima Bupati, dampak cukup parah terjadi di Dusun II, Desa Kulasar. Sebanyak 21 rumah warga terendam banjir, empat di antaranya mengalami kerusakan berat. Total estimasi kerugian akibat kerusakan rumah beserta perlengkapan milik warga di lokasi tersebut diperkirakan mencapai Rp370 juta.

Kerusakan juga melanda Desa Pamah. Jembatan Batu Logang mengalami kerusakan berat setelah dihantam tumpukan kayu berukuran besar yang terbawa derasnya arus banjir. Kondisi ini mengganggu akses utama masyarakat menuju kawasan perladangan. Tak hanya itu, sekitar dua hektare lahan pertanian turut mengalami kerusakan.

Sementara di Desa Tarean, ditemukan dua titik longsor pada jalur penghubung menuju permukiman warga. Di Desa Sungai Buaya, sekitar satu hektare areal persawahan terancam mengalami gagal panen. Adapun di Desa Tapak Meriah, jembatan Ardipas mengalami kerusakan setelah penyangga pada sisi kanan dan kirinya hanyut diterjang arus.

Melihat besarnya dampak yang ditimbulkan, Bupati Darma Wijaya menegaskan bahwa pemerintah daerah harus hadir dan memastikan masyarakat terdampak mendapatkan perhatian serta penanganan yang dibutuhkan.

Menurutnya, peninjauan langsung menjadi langkah penting agar pemerintah memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi di lapangan. Dengan demikian, kebijakan penanganan dapat disusun berdasarkan tingkat kerusakan dan kebutuhan mendesak masyarakat.

"Pemerintah daerah hadir untuk memastikan kondisi masyarakat dan melihat langsung dampak yang ditimbulkan bencana ini. Keselamatan warga menjadi prioritas. Kita juga akan mengidentifikasi kebutuhan penanganan, terutama rumah masyarakat, akses penghubung, serta fasilitas umum yang mengalami kerusakan," ujar Bupati yang akrab disapa Bang Wiwik tersebut.

Ia juga mengingatkan masyarakat, khususnya yang bermukim di sekitar bantaran sungai dan kawasan rawan longsor, agar tidak mengabaikan potensi bencana susulan. Warga diminta meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan apabila melihat tanda-tanda kenaikan debit air maupun perubahan kondisi alam yang berpotensi membahayakan keselamatan.

Senada dengan Bupati, Wakil Bupati Adlin Tambunan menekankan pentingnya koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) agar penanganan dampak banjir bandang dapat berjalan cepat, terukur, dan tepat sasaran.

Menurut Adlin, pemulihan pascabencana tidak cukup hanya berfokus pada rumah warga yang rusak, tetapi juga harus menyentuh infrastruktur penghubung dan sektor pertanian yang menjadi penopang kehidupan serta perekonomian masyarakat.

"Penanganan bencana harus dilakukan secara terkoordinasi. Kita perlu memetakan kerusakan dan menentukan skala prioritas agar kebutuhan masyarakat dapat ditangani secara bertahap. Infrastruktur yang rusak juga harus menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan mobilitas dan aktivitas perekonomian warga," kata Adlin.

Ia menambahkan, perangkat daerah terkait harus segera melakukan koordinasi, pendataan kerusakan, serta mengidentifikasi langkah-langkah pemulihan, terutama terhadap rumah warga, fasilitas umum, dan lahan pertanian yang terdampak.

"Penanganan lanjutan diperlukan agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal, sekaligus mengurangi risiko yang mungkin timbul akibat kerusakan infrastruktur pascabencana," tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Sergai juga menyerahkan bantuan kebutuhan pokok kepada masyarakat terdampak serta bantuan rehabilitasi rumah bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana. Namun, pemulihan infrastruktur dan sektor pertanian tetap membutuhkan penanganan lanjutan agar kehidupan sosial dan perekonomian warga dapat kembali berjalan normal.

Turut hadir dalam peninjauan tersebut Kepala BPBD Sergai Rico Ebtian, S.STP., M.Si., Kepala Dinas PUTR Abdul Rahman Purba, S.T., MSP., Kepala Dinas Sosial dr. Syari Aldi Saragih, Kepala Dinas Perkim LH Reza Firmansyah, S.T., MAP., para kepala desa, tokoh masyarakat, serta unsur Forkopimcam Silinda.  (Mendrova)