Home Nasional Daerah Politik Ekonomi Hukrim Olahraga LifeStyle Peristiwa Pendidikan Internasional Indeks
 
Bahas RUU Pembentukan Pengadilan Tinggi, Kemenkumham Raker dengan Baleg DPR RI
Rabu, 03-11-2021 - 09:05:58 WIB
Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly menghadiri Rapat Kerja dengan Badan Legislasi DPR RI
TERKAIT:
 
  • Bahas RUU Pembentukan Pengadilan Tinggi, Kemenkumham Raker dengan Baleg DPR RI
  •  

    JAKARTA, OPSINEWS.COM - Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly menghadiri Rapat Kerja dengan Badan Legislasi DPR RI, Senin (1/11/2021). Agenda yang dibahas antara lain adalah RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara dan Papua Barat; RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang, Banjarmasin, Manado, dan Mataram, dan RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Bali, Papua Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat.

    Dalam Rapat Kerja yang diketuai Supratman Andi Agtas ini, Menkumham menyampaikan pandangan presiden mengenai pembentukan Pengadilan Tinggi di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan PTUN.

    Menurut Menkumham, pembentukan Pengadilan Tinggi ini bertujuan untuk memelihara identitas dan integritas badan peradilan, menjamin keseragaman dan kualitas pelayanan, menciptakan konsistensi dan stabilitas peradilan dalam rangka peningkatan kinerja peradilan.

    Yasonna mengatakan, salah satu tujuan hukum adalah keadilan dan negara sebagai entitas yang membentuk hukum. Tujuannya adalah menegakkan keadilan dengan jalan  memberikan  perlindungan  bagi   masyarakat  agar  hak-haknya terpenuhi, sehingga access to justice (akses pada keadilan) yaitu kesempatan untuk  mendapatkan  keadilan berlaku bagi  seluruh warga Indonesia. Karenanya, pengadilan harus  hadir lebih   dekat dengan masyarakat sebagai institusi dalam penegakan hukum.

    “Dengan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan, maka letak geografis antar daerah saling berjauhan,  sehingga menimbulkan biaya  yang besar bagi  masyarakat pencari keadilan untuk mencari keadilan melalui lembaga peradilan”, kata Yasonna.

    Selain itu dalam rangka mewujudkan pemerataan kesempatan untuk  memperoleh keadilan dan pelayanan hukum bagi  masyarakat serta demi  tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan perlu mendekatkan pengadilan kepada masyarakat sesuai dengan undang-undang pembentukan provinsi.

    Menurut Yasonna, beberapa hal yang jadi pertimbangan proses pembahasan antara lain, Jangka waktu pendirian Pengadilan Tinggi, lahan untuk lokasi pendirian, serta pemberlakuan Undang-undang ini mengingat terdapat jangka waktu pendirian pengadilan tinggi.

    “Namun demikian, Pemerintah bersedia dan terbuka untuk melakukan pembahasan secara lebih mendalam terhadap seluruh materi muatan dalam RUU  ini  sesuai dengan mekanisme pembahasan  RUU yang diatur dalam peraturan  perundang-undangan”, kata Yasonna.

    Adapun tanggapan Pemerintah mengenai RUU ini  secara terperinci akan disampaikan dalam Daftar lnventarisasi Masalah (DIM).

    Sebagaimana diketahui bahwa RUU tersebut merupakan inisiatif dari DPR-RI dan telah disampaikan Ketua DPR-RI kepada Presiden melalui surat Nomor: LG/09419/DPR RI /VII/2021 tanggal 15 Juli 2021.

    Berdasarkan Surat Nomor R-40/Pres/09/2021, Surat Nomor R-41/Pres/09/2021, dan Surat Nomor R-42/Pres/09/2021, tertanggal 14 September 2021 Presiden menugaskan Menteri Hukum dan Hak  Asasi  Manusia, Menteri Pendayagunaan  Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Keuangan baik sendiri-sendiri maupun  bersama-sama  untuk  mewakili Presiden dalam pembahasan RUU tersebut di DPR-RI.




     
    Berita Lainnya :
  • Bripka Richi, Menolong Orang Adalah Panggilan Nurani
  • Bupati Kampar Sambut Kunker Perdana Pangdam I Bukit Barisan
  • Sozifao Hia Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan Akan Serahkan 1 Unit Mobil Ambulance
  • Sidang Lanjutan Perkara Pungli, PH Sebut Semoga Segera Terungkap Aktor Dibalik Layar Pasar SBP
  • Terima Silaturahmi Perkumpulan Nias Kampar, H. Catur: Saling Mendukung Memajukan Kab. Kampar
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Bripka Richi, Menolong Orang Adalah Panggilan Nurani
    02 Bupati Kampar Sambut Kunker Perdana Pangdam I Bukit Barisan
    03 Sozifao Hia Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan Akan Serahkan 1 Unit Mobil Ambulance
    04 Sidang Lanjutan Perkara Pungli, PH Sebut Semoga Segera Terungkap Aktor Dibalik Layar Pasar SBP
    05 Terima Silaturahmi Perkumpulan Nias Kampar, H. Catur: Saling Mendukung Memajukan Kab. Kampar
    06 Legislator Nasdem, HJ. Haslinar Serap Aspirasi Sembari Bagikan Cenderamata ke Warga
    07 Ka Balmon Pekanbaru, Buka MUSLOK ORARI Lokal Pekanbaru
    08 Unit Reskrim Polsek Siak Hulu Amankan 2 Pelaku Judi Togel di Desa Pandau Jaya
    09 Masih Liarnya Kayu Olahan yang diduga Hasil dari Hutan lindung Di Wilayah Kampar.
    10 Danrem 031-WB Terima Audiensi Panitia Natal Oikumene Wartawan Riau 2021
    11 Kontrak Kerja menjelang 4 bulan, Volume pekerjaan masih 45 Presen.
    12 Kadiskes Riau: Kerja Keras Semua Pihak, Dapat Mengahasilkan Kinerja Yang Maksimal
    13 Klarifikasi Sekdes Desa Baru atas Statmen di Akun Facebook Miliknya.
    14 Warga Minta Polda Riau Dan Polresta Serius Berantas Judi Di Kota Pekanbaru
    15 Tanggapan Berbagai Pihak soal Dugaan Adanya Bisnis Tes PCR
    16 Seekor Tapir Terluka di Mata Akibat Benda Tajam
    17 Gubri: Pemprov Riau Komitmen Bangun Perkebunan Berkelanjutan di Riau
    18 HJ.Sri Rubiyanti, S.IP: Jadikan Fasilitas Untuk Salah satu Wadah Silaturrahmi
    19 Sudah Setahun Bayar Uang Baju, Hanya 2 Pasang Yang Di Terima Oleh Siswa
    20 Sambowo Indro Yuwono/Garot YC5SBW Siap Maju Nakodai
    21 Om Gatot YC5SBW Siap Maju Nahodai " Orari Lokal Pekanbaru "
    22 Viral! Patung Jokowi Digotong Ratusan Warga NTT ke Gunung Sunu
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © OPSINEWS.COM | Transformasi untuk Publik