SERDANG BEDAGAI, OPSINEWS.COM. SUMATERA UTARA | Keluhan sejumlah petani di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) terhadap pelaksanaan program sektor pertanian kembali mencuat. Persoalan yang disampaikan mulai dari akses bantuan, sarana produksi pertanian, distribusi pupuk dan bibit, alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga keterbukaan informasi mengenai program pemerintah.

Kondisi tersebut memunculkan desakan agar Bupati Serdang Bedagai, H. Darma Wijaya, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan pelayanan Dinas Pertanian Sergai, termasuk meminta penjelasan dari Kepala Dinas Pertanian, Dedy Iskandar, S.P., M.M.

Evaluasi dinilai penting bukan semata-mata untuk menilai kinerja seorang pejabat, tetapi untuk memastikan setiap program dan anggaran sektor pertanian benar-benar sampai kepada masyarakat yang menjadi sasaran.

Petani: Jangan Sampai Kelompok Tani Hanya Formalitas

Salah seorang anggota kelompok tani di Kecamatan Sipispis yang identitasnya disebut dengan inisial S mengaku kecewa karena sebagai anggota kelompok tani, dirinya merasa tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai program pemerintah.

«“Aku anggota kelompok tani bang, tapi entah apa manfaatnya jadi anggota kelompok tani aku gak tahu. Gak jelas, program gak pernah ada. Kami gak pernah mendapatkan informasi apa pun terkait program pemerintah saat ini, seolah kelompok tani ini hanya formalitas saja,” ungkapnya.»

Keluhan tersebut, apabila benar terjadi secara luas, tentu membutuhkan penelusuran lebih lanjut oleh pemerintah daerah maupun instansi pengawasan terkait.

Sebab, kelompok tani pada prinsipnya bukan sekadar persyaratan administratif. Keberadaannya semestinya dapat menjadi bagian dari mekanisme penyaluran program, pemberdayaan petani, peningkatan produksi, serta penyampaian kebutuhan masyarakat kepada pemerintah.

Keluhan Muncul dari Sejumlah Wilayah

Sorotan terhadap Dinas Pertanian Sergai juga muncul melalui komentar warganet di media sosial. Sejumlah akun yang mengaku sebagai petani atau anggota kelompok tani menyampaikan pengalaman dan keluhan masing-masing.

Akun TikTok @rusliannasirait, misalnya, meminta adanya pemeriksaan terhadap bantuan pertanian yang menurut pengakuannya belum dirasakan secara optimal oleh kelompok tani.

Ia menyebut bantuan berupa program OPLA, alat pertanian, bibit, dan insektisida dinilai belum dirasakan secara memadai oleh kelompoknya.

Dalam komentarnya, akun tersebut juga mempertanyakan apakah bantuan memang tidak tersedia atau terdapat persoalan dalam proses penyalurannya.

Pernyataan tersebut merupakan klaim dari pemilik akun dan belum dapat dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti. Karena itu, diperlukan verifikasi terhadap data penerima bantuan, jenis bantuan, volume, sumber anggaran, serta bukti penyalurannya.

Keluhan lain datang dari akun @Store Thamrin, yang mengaku sebagai petani sawit di Desa Damakurat, Kecamatan Sipispis.

«“Tidak tahu kami sebagai petani sawit di Desa Damakurat Kecamatan Sipispis, apa yang bisa dibantu kepada kami selaku warga yang sangat membutuhkan berupa bantuan pupuk atau bibit sawit atau apa yang bisa meringankan kesulitan kami sebagai petani.”»

Sementara itu, anggota kelompok tani berinisial T mengaku bahwa kelompok tani di wilayah Nagaraja hanya memperoleh pupuk subsidi dalam jumlah terbatas dibandingkan luas lahan yang mereka kelola.

«“Betul sekali, itulah kiranya perhatian pemerintah khususnya pertanian, sehingga di Nagaraja kami anggota kelompok tani hanya mendapat dua zak pupuk subsidi untuk lahan tanaman pangan/sawah seluas 30 rante,” ungkapnya.»

Pengakuan tersebut juga perlu dikonfirmasi melalui data penyaluran pupuk subsidi dan ketentuan alokasi yang berlaku, sehingga publik memperoleh gambaran yang utuh mengenai persoalan tersebut.

Empat Persoalan Disebut, Dinas Pertanian Diminta Menjawab

Keluhan yang lebih serius disampaikan seorang anggota kelompok tani dari Kecamatan Dolok Masihul berinisial ST.

Ia mempertanyakan sejumlah persoalan, mulai dari akses bahan bakar bagi petani, distribusi alsintan, penyaluran bibit padi, hingga pengelolaan air irigasi.

Menurut ST, terdapat sejumlah hal yang perlu mendapatkan perhatian dan penjelasan pemerintah.

«“Solar untuk petani pun dibiarkannya petani memperoleh solar dengan cara ilegal, tak ada barcode solar untuk petani.”»

Ia juga menyinggung dugaan konsentrasi bantuan alsintan kepada pihak tertentu, kepastian distribusi bibit padi kepada petani, serta persoalan pengelolaan air irigasi di Kecamatan Dolok Masihul yang menurut pengakuannya diduga berkaitan dengan pencemaran limbah.

Seluruh pernyataan tersebut merupakan tudingan atau dugaan yang disampaikan narasumber dan belum dapat dinyatakan sebagai fakta sebelum dilakukan pemeriksaan dan verifikasi oleh instansi berwenang.

Justru karena itu, persoalan tersebut layak mendapatkan jawaban resmi dari Dinas Pertanian Sergai dan pihak terkait.

Konfirmasi Wartawan: Kadis Pertanian Belum Memberikan Jawaban

Sebelumnya, OPSINEWS.COM juga telah menyoroti persoalan transparansi program dan anggaran Dinas Pertanian Sergai melalui pemberitaan berjudul:

“Program dan Anggaran Dinas Pertanian Sergai Dipertanyakan, Kadis Dedy Iskandar Belum Merespons Konfirmasi Wartawan.”

Dalam rangka menjalankan fungsi kontrol sosial dan menjaga keberimbangan pemberitaan, awak media kembali melakukan konfirmasi kepada Kepala Dinas Pertanian Sergai Dedy Iskandar pada Selasa, 6 Oktober 2026.

Konfirmasi tersebut disampaikan untuk meminta penjelasan mengenai berbagai keluhan petani, termasuk persoalan program bantuan, distribusi sarana produksi, alsintan, pupuk, bibit, serta transparansi pelaksanaan program dan penggunaan anggaran.

Namun hingga berita ini ditulis, Dedy Iskandar belum memberikan tanggapan, meskipun pesan konfirmasi disebut telah terkirim dan telah terbaca.

Ruang hak jawab dan klarifikasi tetap terbuka bagi Dinas Pertanian Sergai maupun pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.

Bupati Diminta Pastikan Program Pertanian Tepat Sasaran

Munculnya berbagai keluhan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

Bupati H. Darma Wijaya diharapkan dapat memastikan setiap program pertanian yang bersumber dari anggaran pemerintah dilaksanakan secara transparan, tepat sasaran, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Evaluasi juga diharapkan tidak berhenti pada aspek administratif. Pemerintah daerah perlu melihat secara langsung apakah program yang telah direncanakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani di lapangan.

Apalagi sektor pertanian menyangkut langsung kehidupan masyarakat pedesaan. Ketika petani mengeluhkan minimnya informasi, sulitnya memperoleh bantuan, atau mempertanyakan distribusi program, maka keluhan tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi dan bukan sekadar menjadi percakapan di media sosial.

Publik Berhak Mengetahui Program dan Anggaran

Selain evaluasi kinerja, keterbukaan informasi publik juga menjadi bagian penting dalam menjawab keresahan masyarakat.

Pemerintah daerah perlu memastikan informasi mengenai program Dinas Pertanian dapat diakses masyarakat sesuai ketentuan, antara lain mengenai jenis program, sumber anggaran, nilai anggaran, lokasi kegiatan, kelompok penerima, jenis dan volume bantuan, serta realisasi pelaksanaan.

Dengan keterbukaan tersebut, masyarakat dapat mengetahui apakah bantuan yang direncanakan memang tersedia, siapa penerimanya, berapa nilainya, dan sejauh mana realisasinya.

Jika kemudian ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program, maka langkah pemeriksaan dan pembenahan dapat dilakukan berdasarkan bukti serta ketentuan yang berlaku.

Sebaliknya, apabila tudingan masyarakat tidak terbukti, pemerintah juga memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi berdasarkan data sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat.

Pada akhirnya, yang dibutuhkan petani bukan sekadar janji program, melainkan kepastian bahwa kebijakan, anggaran, dan bantuan pemerintah benar-benar hadir serta dapat dirasakan manfaatnya di tengah mereka.  (Tim)