JAKARTA, OPSINEWS.COM | Hari Pers Nasional (HPN) tidak semestinya berhenti sebagai agenda seremonial tahunan. Momentum tersebut dinilai penting menjadi ruang refleksi bagi insan pers nasional untuk mengevaluasi kualitas karya jurnalistik sekaligus memperkuat kontribusi pers dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Memasuki era digital, tantangan pers semakin kompleks. Kredibilitas media, independensi wartawan, profesionalisme, serta kemampuan menangkal berita bohong atau hoaks, informasi menyesatkan, dan ujaran kebencian menjadi isu yang dinilai perlu mendapat perhatian serius.

Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Akhmad Munir dengan Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa di Kantor PWI, Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Pertemuan tersebut berlangsung atas undangan PWI. Teguh Santosa hadir didampingi Ketua Harian JMSI Ari Rahman. Sementara Akhmad Munir didampingi Sekjen PWI Marthen Selamet Susanto, Wakil Sekjen PWI Kadirah, serta Ketua Bidang Pendidikan PWI Agus Sudibyo.

Salah satu pokok pembahasan adalah penyelenggaraan HPN 2027 yang diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat profesionalisme dan kesejahteraan pekerja media, tanpa mengesampingkan prinsip independensi pers.

“Secara umum HPN juga menyoroti pentingnya peningkatan profesionalisme yang sejalan dengan kesejahteraan ekonomi para pekerja media agar tetap teguh menjalankan prinsip independensi,” ujar Akhmad Munir.

Mantan Direktur Utama Perum LKBN Antara yang kini dipercaya sebagai Ketua Dewan Pengawas Antara itu menilai, profesionalisme dan kesejahteraan pekerja media merupakan dua aspek yang perlu berjalan beriringan dalam menjaga kualitas pers.

HPN 2027 Digelar di Lampung

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985, Hari Pers Nasional diperingati setiap 9 Februari. Namun, untuk penyelenggaraan HPN 2027, pelaksanaannya direncanakan pada April 2027 karena tanggal 9 Februari diperkirakan bertepatan dengan bulan Ramadan.

HPN 2027 akan diselenggarakan di Provinsi Lampung dan direncanakan berlangsung bersamaan dengan Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas).

Ketua Umum PWI Akhmad Munir menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh unsur atau konstituen Dewan Pers dalam penyelenggaraan HPN mendatang.

“Kami ingin agar HPN 2027 nanti bisa lebih inklusif dan melibatkan semua konstituen Dewan Pers,” ujar Akhmad Munir, yang diamini Teguh Santosa.

Ketua Bidang Pendidikan PWI Agus Sudibyo menambahkan, semangat inklusivitas tersebut akan diterapkan sejak tahap perencanaan, penyusunan program hingga pelaksanaan kegiatan HPN 2027.

Menurut Agus, kick off HPN 2027 direncanakan berlangsung pada November 2026.

Teguh Bagikan Pengalaman HPN 2016

Dalam pertemuan tersebut, Teguh Santosa turut membagikan pengalamannya ketika dipercaya memimpin Panitia HPN 2016 di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Teguh diketahui pernah menjabat Ketua Bidang Luar Negeri PWI periode 2013-2018 serta Anggota Dewan Kehormatan PWI periode 2018-2020.

HPN 2016 di Nusa Tenggara Barat ketika itu diwarnai sejumlah kegiatan yang bersifat monumental. Salah satunya pelayaran wartawan yang diikuti hampir 300 wartawan dari Dermaga Madura Ujung, Surabaya, menuju Lombok menggunakan KRI Makassar-590.

Selain jajaran pimpinan PWI, Menteri Komunikasi dan Informatika saat itu, Rudiantara, juga turut mengikuti pelayaran tersebut.

Selama perjalanan dari Surabaya menuju Lombok, panitia menggelar berbagai kegiatan di atas kapal, antara lain salat Jumat, seminar, lomba stand up comedy, hingga kegiatan olahraga pernapasan.

Agenda lainnya adalah Business Forum yang dihadiri lebih dari 30 duta besar negara sahabat.

Pengalaman tersebut menjadi salah satu bahan pembelajaran dalam melihat bagaimana HPN dapat dikemas tidak hanya sebagai peringatan, tetapi juga sebagai ruang kolaborasi, pertukaran gagasan, dan penguatan hubungan antara pers dengan berbagai pemangku kepentingan.

“JMSI mendukung penuh penyelenggaraan HPN 2027. Saya yakin, HPN 2027 akan lebih hebat,” ujar Teguh Santosa.

Pertemuan PWI dan JMSI tersebut sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi antarkonstituen pers dalam menghadapi perubahan lanskap media digital, dengan tetap menempatkan profesionalisme, independensi, kredibilitas, dan kepentingan publik sebagai landasan utama kerja jurnalistik.  (Mendrova)