KAMPAR —OPSINEWS.COM-Sudah tiga tahun duduk manis di kursi DPRD Kabupaten Kampar, namun keberadaan wakil rakyat dari Partai PDI-Perjuangan di Daerah Pemilihan 5 (meliputi Siak Hulu dan Perhentian Raja) rasanya seperti angin lalu. Datang saat butuh suara, hilang ditelan bumi setelah kemenangan diraih. Itulah keluhan tajam yang kini meluap dari dada ribuan warga setempat.
 
PDI-Perjuangan Partai Politik berlambang Banteng Moncong Putih, yang dulu dipercaya sebagai benteng pembela rakyat, kini justru jadi tanda tanya besar. Nama Yohanes Lindung Mangatas Simbolon, S.T. yang mencatatkan suara terbanyak, serta Tuumpal Sinaga, sama-sama duduk mewakili fraksi ini. Tapi jika ditanya warga: Apa bukti kerja nyata mereka? Jawabannya serempak: KOSONG.
 
Uang rakyat yang dikucurkan lewat anggaran Pokok Pikiran Rakyat (Pokir) nilainya bukan recehan. Angka yang beredar dan tercatat dalam mekanisme anggaran mencapai satu miliar rupiah lebih per tahun untuk satu orang anggota dewan. Bahkan nilainya bisa lebih besar lagi. Padahal, total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kampar setiap tahunnya sudah mendekati tiga triliun rupiah. Uang sebanyak itu dikelola, dialokasikan, dan disetujui oleh para wakil rakyat — tapi warga Siak Hulu dan Perhentian Raja tak pernah melihat wujud pembangunannya.
 
"Hanya jago pidato di atas panggung saat kampanye. Setelah menang, kami susah bertemu mereka. Jalan berlubang dibiarkan rusak, akses air bersih belum merata, usaha kecil tak pernah disentuh bantuan. Dimana perjuangan yang mereka janjikan dulu?" tegas salah satu tokoh masyarakat dengan nada kecewa.
 
Warga menilai, fungsi utama anggota dewan yaitu menyusun anggaran, mengawasi jalannya pembangunan, dan menampung keluhan, sama sekali mati suri di wilayah ini. Anggaran miliaran rupiah yang seharusnya turun ke desa-desa, memperbaiki fasilitas umum, dan mengangkat ekonomi warga, seolah-olah menguap begitu saja. Tak ada laporan, tak ada papan nama proyek, tak ada penjelasan sama sekali.
 
Seorang mantan anggota DPRD Kampar dari fraksi yang sama pun membenarkan besaran dana tersebut saat diwawancarai. "Setiap tahun Pokir itu pasti ada dan nilainya di atas satu miliar. Uang itu murni untuk memenuhi kebutuhan yang diminta masyarakat setempat. Kalau sampai sekarang warga belum merasakannya, berarti aspirasi mereka tak diperjuangkan sungguh-sungguh," ungkapnya singkat dan tegas.
 
Semakin hari, rasa percaya warga semakin menipis. Masyarakat Dapil 5 menuntut transparansi mutlak: Kemana uang satu miliaran itu habis dipakai setiap tahun selama tiga tahun terakhir? Proyek apa yang dibangun? Di lokasi mana? Siapa yang diuntungkan?
 
Hingga berita ini diturunkan, tim redaksi sudah berulang kali berupaya mendatangi dan menghubungi nomor telepon Tuumpal Sinaga maupun Yohanes Lindung Mangatas Simbolon, serta pengurus DPC PDI-Perjuangan Kampar untuk meminta penjelasan. Namun hingga detik ini, panggilan tak dijawab dan pesan belum dibalas.
 
Apakah ini ciri wakil rakyat yang benar-benar memperjuangkan nasib pemilihnya, atau sekadar memanfaatkan kursi dan kekuasaan untuk kepentingan pribadi semata? Warga Dapil 5 Kampar sudah mulai mencatat dan mengingat betul siapa yang bekerja, dan siapa yang hanya pandai berjanji manis demi suara rakyat.
 
Sesuai aturan jurnalistik, pintu klarifikasi tetap terbuka selebar-lebarnya. Namun diam bukan jawaban. Rakyat berhak tahu kemana harta mereka dibawa.tim***