Home Nasional Daerah Politik Ekonomi Hukrim Olahraga LifeStyle Peristiwa Pendidikan Internasional Indeks
 
Menkumham – BEBAF Diskusikan Kebijakan Bisnis dan Investasi
Senin, 18-10-2021 - 12:05:13 WIB
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly
TERKAIT:
 
  • Menkumham – BEBAF Diskusikan Kebijakan Bisnis dan Investasi
  •  

    JAKARTA, OPSINEWS.COM - Meningkatkan investasi menjadi salah satu cara untuk membangkitkan perekonomian nasional akibat pandemi covid-19. Untuk itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly dan British Embassy Businness Advisory Forum (BEBAF) mendiskusikan berbagai isu kebijakan bisnis dan investasi di Indonesia terutama terkait kebijakan dan regulasinya.

    Pada diskusi yang dipandu oleh Duta Besar (Dubes) Inggris, H.E. Owen Jenkins tersebut, Menkumham mengatakan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terus melakukan berbagai upaya dalam mendukung peningkatan bisnis dan investasi di Indonesia.

    “Pemerintah Indonesia terus memperbarui dan mengeluarkan berbagai kebijakan yang dapat memudahkan investasi maupun mengembangkan bisnis Anda di Indonesia,” ucap Yasonna pada acara diskusi yang dilakukan secara virtual, Rabu (13/10)

    Beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan antara lain seperti Omnibus Law Cipta Kerja yang dapat memfasilitasi “kemudahan berusaha” dan mendorong investasi karena mempersingkat berbagai kebijakan dan birokrasi. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan investasi baik asing maupun domestik dan meningkatkan lapangan pekerjaan.

    “Melalui kebijakan omnibus law ini, pengusaha hanya perlu Nomor Induk Berusaha (NIB). Nomor ini bertindak sebagai sistem perizinan tunggal yang dapat digunakan untuk menerapkan Izin Usaha, Standar Nasional Indonesia, dan juga Sertifikasi Halal,” ungkap Yasonna.

    Kebijakan lainnya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu kebijakan keimigrasian bagi tenaga kerja asing. Melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, Kemenkumham memberikan kemudahan penerbitan visa dan izin tinggal bagi investor asing dan tenaga ahli yang bekerja di Indonesia melalui sistem online single submission yang prosesnya terintegrasi antar beberapa Kementerian/Lembaga terkait.

    “Permohonan visa bagi tenaga kerja asing telah dibuka sejak berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2021, khususnya bagi mereka yang bekerja di bawah Proyek Strategis Nasional dan Objek Vital dengan rekomendasi dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Penanaman Modal,” ujar Pria yang hobi menembak ini.

    Selain membahas mengenai berbagai kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, diskusi tersebut juga mempertanyakan implementasi kebijakan yang ada. Salah satu peserta, Francois de Maricourt, perwakilan dari HSBC Indonesia bertanya terkait Undang-Undang Penangguhan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

    “Terkait hal ini kami perlu mengambil langkah hati-hati dan tetap seimbang antara debitur dan kreditur. Dari pihak Indonesia Kementerian Keuangan, OJK, Bank Indonesia dan lembaga terkait (stakeholders) untuk membahas terkait hal ini,” jawab Menkumham.

    Indonesia sendiri sedang mempertimbangkan moratorium enam bulan atau penangguhan pengajuan pailit dan PKPU sebagai tindakan sementara. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan ruang nafas bagi para pemilik usaha untuk meningkatkan usahanya dengan menyusun strategi penyelesaian utang, meningkatkan arus kas untuk menjamin kelangsungan usahanya, dan mencegah pemutusan hubungan kerja.

    Menkumham menyatakan bahwa pemerintah akan terus berupaya dan bekerja keras untuk dapat menyempurnakan implementasi dari berbagai kebijakan maupun rencana kebijakan yang terkait dengan bisnis dan investasi.

    “Kami akan terus berusaha memaksimalkan berbagai kebijakan yang ada. Diskusi ini menjadi pengingat untuk dapat mengevaluasi dan mengerjakan berbagai hal yang perlu dilakukan,” tutup Yasonna.

    Pada forum diskusi ini, Menkumham didampingi oleh Staf Khusus Menteri Hubungan Luar Negeri, Plt Dirjen Imigrasi, dan Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional (OPHI), Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

    Sedangkan peserta diskusi ini terdiri dari 20 anggota BEBAF yang merupakan perwakilan perusahaan/investor Inggris terkemuka di Indonesia. BEBAF merupakan kerja sama antara Kedutaan Besar Inggris Jakarta, Departement of International Trade (DIT) Jakarta dan Kamar Dagang Inggris di Indonesia.

    Dubes Inggris, Jenkins mengatakan bahwa Inggris memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Bahkan saat ini Inggris merupakan investor utama di Indonesia.

    “Inggris memiliki investasi senilai 7 miliar pound sterling di Indonesia atau sekitar 136 triliun rupiah di berbagai sektor di jasa keuangan, manufaktur, energi, pendidikan dan sebagainya,” ucap Jenkins.




     
    Berita Lainnya :
  • Bripka Richi, Menolong Orang Adalah Panggilan Nurani
  • Bupati Kampar Sambut Kunker Perdana Pangdam I Bukit Barisan
  • Sozifao Hia Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan Akan Serahkan 1 Unit Mobil Ambulance
  • Sidang Lanjutan Perkara Pungli, PH Sebut Semoga Segera Terungkap Aktor Dibalik Layar Pasar SBP
  • Terima Silaturahmi Perkumpulan Nias Kampar, H. Catur: Saling Mendukung Memajukan Kab. Kampar
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Bripka Richi, Menolong Orang Adalah Panggilan Nurani
    02 Bupati Kampar Sambut Kunker Perdana Pangdam I Bukit Barisan
    03 Sozifao Hia Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan Akan Serahkan 1 Unit Mobil Ambulance
    04 Sidang Lanjutan Perkara Pungli, PH Sebut Semoga Segera Terungkap Aktor Dibalik Layar Pasar SBP
    05 Terima Silaturahmi Perkumpulan Nias Kampar, H. Catur: Saling Mendukung Memajukan Kab. Kampar
    06 Legislator Nasdem, HJ. Haslinar Serap Aspirasi Sembari Bagikan Cenderamata ke Warga
    07 Ka Balmon Pekanbaru, Buka MUSLOK ORARI Lokal Pekanbaru
    08 Unit Reskrim Polsek Siak Hulu Amankan 2 Pelaku Judi Togel di Desa Pandau Jaya
    09 Masih Liarnya Kayu Olahan yang diduga Hasil dari Hutan lindung Di Wilayah Kampar.
    10 Danrem 031-WB Terima Audiensi Panitia Natal Oikumene Wartawan Riau 2021
    11 Kontrak Kerja menjelang 4 bulan, Volume pekerjaan masih 45 Presen.
    12 Kadiskes Riau: Kerja Keras Semua Pihak, Dapat Mengahasilkan Kinerja Yang Maksimal
    13 Klarifikasi Sekdes Desa Baru atas Statmen di Akun Facebook Miliknya.
    14 Warga Minta Polda Riau Dan Polresta Serius Berantas Judi Di Kota Pekanbaru
    15 Tanggapan Berbagai Pihak soal Dugaan Adanya Bisnis Tes PCR
    16 Seekor Tapir Terluka di Mata Akibat Benda Tajam
    17 Gubri: Pemprov Riau Komitmen Bangun Perkebunan Berkelanjutan di Riau
    18 HJ.Sri Rubiyanti, S.IP: Jadikan Fasilitas Untuk Salah satu Wadah Silaturrahmi
    19 Sudah Setahun Bayar Uang Baju, Hanya 2 Pasang Yang Di Terima Oleh Siswa
    20 Sambowo Indro Yuwono/Garot YC5SBW Siap Maju Nakodai
    21 Om Gatot YC5SBW Siap Maju Nahodai " Orari Lokal Pekanbaru "
    22 Viral! Patung Jokowi Digotong Ratusan Warga NTT ke Gunung Sunu
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © OPSINEWS.COM | Transformasi untuk Publik