Kampar –OPSINEWS.COM- Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kampar diminta segera menyikapi dugaan intervensi terhadap warga Desa Sungai Tonang terkait polemik program Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Desakan ini mencuat setelah beredarnya rekaman percakapan yang diduga melibatkan anggota DPRD Kampar dari Partai NasDem, Anasril.

Dalam rekaman tersebut, muncul dugaan adanya tekanan terhadap warga yang menyampaikan kritik soal menu dan pelaksanaan program MBG di desa itu. Jika benar terjadi, tindakan tersebut dinilai mencederai fungsi wakil rakyat sebagai penyalur aspirasi masyarakat.

Sejumlah elemen masyarakat menilai BK tidak boleh lamban dalam merespons persoalan ini. Lembaga penegak kode etik DPRD itu diminta segera memanggil yang bersangkutan guna meminta klarifikasi secara terbuka dan transparan.

“BK harus sigap. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali. Warga punya hak menyampaikan kritik tanpa rasa takut,” ujar salah seorang tokoh masyarakat.

Program MBG yang bertujuan meningkatkan asupan gizi anak sekolah justru menjadi sorotan di Sungai Tonang setelah adanya keluhan terkait kualitas dan porsi makanan. Wakil Kepala Sekolah MAN 006 Kampar, Khairul Amri, juga mengakui bahwa porsi MBG dari dapur yang disebut milik Anasril dinilai tidak sebanding dan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Bahkan, ia membeberkan bahwa pihak pengantar disebut sempat membagikan MBG di jalan setelah jam pulang sekolah.

Alih-alih meredam polemik melalui dialog terbuka, bantahan yang beredar di media sosial dinilai belum menyentuh substansi persoalan. Sejumlah warga menilai klarifikasi tersebut ibarat “menepuk air di dalam dulang” — tidak menyelesaikan masalah dan berpotensi memperkeruh situasi.

BK DPRD Kampar memiliki kewenangan menjaga marwah lembaga dan memastikan setiap anggota dewan mematuhi kode etik. Karena itu, masyarakat mendorong agar dilakukan forum diskusi terbuka dengan melibatkan pihak sekolah, kepala desa, masyarakat Sungai Tonang, serta seluruh pihak terkait, guna membahas persoalan ini secara terbuka, transparan, dan berkeadilan.

Sementara itu, Anasril belum memberikan klarifikasi resmi kepada media dan belum dapat dihubungi. Informasi yang beredar juga menyebutkan bahwa yang bersangkutan sempat memblokir kontak awak media.

Publik kini menunggu langkah konkret BK DPRD Kampar dalam menangani persoalan ini secara profesional. Selain itu, media juga diminta berperan sebagai penengah yang objektif dan profesional sesuai kaidah jurnalistik. Pasalnya, persoalan ini menyangkut kepentingan dunia pendidikan dan masa depan generasi bangsa, sekaligus berkaitan dengan pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas gizi anak-anak Indonesia.