Sergai, Sumut. OPSINEWS.COM - Suhu politik dan sosial di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sumatera Utara, kian memanas. Aliansi Masyarakat Serdang Bedagai secara resmi mengajukan surat pemberitahuan aksi unjuk rasa jilid II kepada Kepolisian Resor Sergai.

Aksi ini merupakan tindak lanjut dari demonstrasi besar yang digelar pada 15 September 2025, yang menyoroti dugaan pelayanan kesehatan di bawah standar RSUD Sultan Sulaiman. Dugaan kelalaian tersebut berujung pada kematian tragis seorang bayi pada 6 September 2025, memicu gelombang kemarahan dan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan daerah.

Dalam surat resmi yang ditandatangani oleh Yudi Ade Saputra Napitupulu, selaku penanggung jawab aksi, aliansi menuntut pencopotan pejabat-pejabat kunci yang dinilai bertanggung jawab, di antaranya: Direktur RSUD Sultan Sulaiman,
Kepala Dinas Kesehatan Sergai,
Kepala Dinas Kominfo Sergai,
Tenaga medis yang diduga lalai dalam penanganan pasien

“Kami tidak akan mundur selangkah pun. Kami menuntut agar pihak-pihak yang lalai segera dicopot dan diproses sesuai hukum. Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, kami akan mendirikan tenda dan menginap di halaman Kantor Bupati Sergai sampai keadilan ditegakkan,” tegas Yudi.

Detail Aksi Demonstrasi Jilid II
Hari/Tanggal: Senin, 22 September 2025, Waktu: Pukul 10.00 WIB – selesai, Perkiraan Massa: 300 orang

Titik Aksi:
1. Kantor Bupati Serdang Bedagai
2. Kantor Dinas Kesehatan Sergai
3. Kantor Dinas Kominfo Sergai

Aliansi juga menekankan agar aparat kepolisian memberikan pengamanan penuh, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Gelombang Dukungan Terus Mengalir

Aksi ini diprediksi akan lebih besar dari demonstrasi sebelumnya. Sejumlah tokoh masyarakat, organisasi pemuda, dan aktivis sosial menyatakan siap turun ke jalan untuk mengawal proses hukum dan memastikan kasus ini tidak ditutup-tutupi.

Tragedi kematian bayi tersebut dinilai mencerminkan krisis pelayanan kesehatan di Sergai. Masyarakat menuntut pembenahan total, bukan sekadar janji.

“Ini bukan hanya tentang satu nyawa yang hilang, tapi tentang masa depan pelayanan kesehatan di Sergai. Jika ini dibiarkan, akan ada korban-korban berikutnya,” ujar seorang tokoh masyarakat yang ikut dalam konsolidasi aksi.

Sergai Jadi Sorotan Publik

Situasi di Kabupaten Sergai kini menjadi perhatian luas, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Semua mata tertuju pada pemerintah daerah dan aparat penegak hukum: apakah mereka akan bertindak tegas atau justru membiarkan krisis kepercayaan semakin dalam.

Jika tuntutan massa tidak direspons, aksi ini berpotensi berkembang menjadi gelombang protes berkelanjutan yang dapat mengguncang stabilitas pemerintahan daerah.  (Mendrova)