Sergai, Sumut. OPSINEWS.COM - Miris.., Itulah kata yang tepat untuk menggambarkan kondisi masyarakat Desa Naga Raja 1, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai). Di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur di berbagai daerah, desa ini justru seolah-olah menjadi anak tiri yang tak pernah tersentuh perhatian pemerintah.

Sejak Indonesia merdeka, bahkan setelah pemekaran dari Kabupaten Deli Serdang menjadi Kabupaten Sergai, jalan penghubung sepanjang 5 KM menuju Desa Panglong masih berlumpur dan rusak parah. Setiap musim hujan, jalan berubah jadi kubangan lumpur. Sementara saat kemarau, debu beterbangan mengganggu pernapasan warga. Sudah puluhan tahun warga bersuara, tapi pemerintah kabupaten dan DPRD seakan tuli.

Salah satu warga, berinisial S, mengungkapkan kekecewaannya terhadap para wakil rakyat di DPRD Sergai, khususnya dari Daerah Pemilihan V (Dapil V).

“Sudah 80 tahun Indonesia merdeka, bahkan sekarang sudah pemekaran, tapi apa yang kami dapat? Jalan kami saja masih seperti masa penjajahan,” ucapnya geram, Minggu (31/8/2025).

Menurutnya, jika anggota DPRD benar-benar bekerja untuk rakyat, kondisi jalan itu seharusnya sudah lama diperbaiki. Ia menuding, alasan klasik seperti ‘jalan kebun’ sudah tidak relevan lagi di era sekarang.

“Kalau hanya alasan jalan ini statusnya jalan kebun lalu tidak bisa dibangun, itu alasan usang! Lalu kenapa daerah lain bisa diaspal? Kami juga bayar pajak, kami juga warga negara Indonesia!” tegasnya.

Bukan hanya mengganggu aktivitas ekonomi dan sosial, kerusakan jalan ini juga membahayakan nyawa warga. Anak-anak terjatuh saat berangkat sekolah, bahkan dalam kondisi darurat pun warga kesulitan mengakses rumah sakit karena jalan yang tak bisa dilalui kendaraan dengan cepat.

“Gawatnya kalau ada yang sakit, mau dibawa ke rumah sakit aja susah. Mau cepat, nggak bisa. Jalan rusak berat!” keluhnya.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi oleh awak media, Aulis Sofyan, anggota DPRD Sergai dari Fraksi PKB Dapil V, terkesan lempar tangan dan hanya menyebut belum ada peningkatan status jalan dari Provinsi.

“Belum ada turun surat tentang peningkatan status jalan yang dari Provinsi,” jawabnya singkat, tanpa solusi.

Pernyataan tersebut sontak menambah kekecewaan masyarakat. Alih-alih memperjuangkan aspirasi rakyat, para wakil rakyat justru berdalih dan melempar tanggung jawab ke pihak lain.

Warga berharap bukan hanya janji politik dan alasan klasik yang mereka dapatkan tiap pemilu, tapi bukti nyata bahwa pemerintah dan DPRD benar-benar hadir untuk rakyat - bukan hanya saat kampanye.

“Kami minta wakil rakyat di Dapil V benar-benar turun tangan. Jangan cuma datang waktu minta suara, tapi diam waktu rakyat minta tolong,” pungkas warga.  (Mendrova)