Jakarta | Opsinews.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menyebut, belum ada keputusan dari hasil rapat terkait nasib 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinonaktifkan buntut tes wawasan kebangsaan (TWK) di lembaga antirasuah.

Pernyataan singkat itu disampaikan Yasonna saat keluar dari gedung Badan Kepegawaian Negara (BKN), sekitar pukul 13.00 WIB Selasa (25/5) siang.

"Tanya nanti, belum ada keputusan," kata dia kepada wartawan saat keluar dari gedung BKN.

Yasonna hadir dalam rapat membahas nasib 75 pegawai KPK yang dinontaktifkan usai tak lulus TWK sebagai proses alih status lembaga antirasuah menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Selain Yasonna, rapat itu dihadiri oleh Ketua KPK Firli Bahuri dan pimpinan lain, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo, dan Kepala BKN, Bima Haria Wibisana.

Rapat tersebut digelar setelah Presiden Joko Widodo sebelumnya meminta agar TWK KPK tak bisa menjadi dasar penonaktifan 75 pegawai. Menurut dia, hasil TWK mestinya hanya menjadi evaluasi, baik untuk pegawai maupun KPK secara lembaga.

Pernyataan Jokowi juga merujuk putusan Mahkamah Konstitusi tentang perubahan UU kedua KPK yang menyatakan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN.

"Hasil TWK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK baik pada individu atau institusi KPK dan tidak serta merta jadi dasar berhentikan 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes," kata Jokowi, Senin (17/5).

sumber: cnn indonesia