Rekam Jejak Korupsi Belum Tuntas, Masyarakat Pekanbaru Tolak Zarman Candra Jadi Plh Sekdako
Rabu, 18-12-2024 - 14:40:50 WIB
Pekanbaru - OPSINEWS.COM-Masyarakat Kota Pekanbaru menolak Zarman Candra, S. STP, M.Si sebagai Pelaksana harian Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru.
Pasalnya, rekam jejak korupsi Zarman Candra belum tuntas ditunjuk PJ Walikota Pekanbaru Roni Rakhmat, Senin (16/12/2024) menggantikan Indra Pomi Nasution yang kena Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Mantan PJ Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa.
Ketua KNPI Riau Larshen Yunus mengungkapkan,
Gelombang penolakan datang dari berbagai elemen masyarakat karena Rekam Jejak Korupsi Zarman Candra ketika menjadi Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Pekanbaru dan Camat Payung Sekaki berdasarkan temuan masyarakat yang belum tuntas.
"Masyarakat Kota Pekanbaru dari berbagai elemen masyarakat menolak Zarman Candra jadi Plh Sekdako Pekanbaru. Penunjukan Zarman Candra sudah mencoreng Wajah Presiden RI, Semangat Pemerintahan Bebas Korupai dalam dalam Asta Cita Presiden Prabowo telah dirusak dengan dipilihnya Zarman Candra yang ditunjuk PJ Walikota Roni Rakhmat, " tegas Larshen Yunus kepada Wartawan, Selasa (17/12/2024).
"Semangat Anti Korupsi tidak diindahkan. Zarman Candra jejak rekamnya ketika menjadi Camat Payung Sekaki dan Kalaksa BPBD Kota Pekanbari dengan berbagai temuan masyarakat terkait Tindak Pidana Korupsi, dugaan kotupsi pengadaan kalender dinding 2023 senilai Rp189. 526.500, dugaan korupsi pekerjaan interior gedung 2023 125.440.000 dan dugaan korupsi pekerjaan rehab gudang fiktif 2023 senilai Rp99. 705.704 dan proyek proyek yang diduga fiktif sehingga merugikan keuangan negara, " tegas Larshen Yunus.
Larshen Yunus yang dikenal sebagai Aktivis Anti Korupsi ini mempertanyakan komitmen PJ Walikota Pekanbaru Roni Rakhmat mendukung Semangat Anti Korupsi KPK yang memberantas korupsi yang menangkap Risnandar Mahiwa Mantan PJ Walikota Pekanbaru dan Indra Pomi Nasution Mantan Sekdako Pekanbaru yang diganti dengan pejabat bermasalah memiliki rekam jejak korupsi yang belum tuntas.
"Apakah seperti ini balasan dari PJ Walikota untuk mendukung Semangat Anti Korupsi dari KPK. Kenapa orang bermasalah seperti ini diberikan jabatan sebagai Plh Sekdako Pekanbaru," tegas Larshen Yunus.
"Kita tahu Plh Sekdako Pekanbaru ini Penguasa Anggaran jangan sampai diisi lagi orang yang bermasalah, " Imbuh Larshen Yunus menyesalkan.
Larshen Yunus Alumni Sospol Universitas Riau (Unri) ini menegaskan, bentuk penolakan terhadap Zarman Candra sebagai Plh Sekdako Pekanbaru dengan menurunkan seratus Organisasi Kepemudaan (OKP) untuk melakukan Demi di Depan Mapolda Riau, Kantor Gubernur dan Kantor Walikota Pekanbaru.
"Untuk itu, Kami berencana minggu depan akan menurunkan seratus OKP Organisasi Kepemudaan meliputi organisasi Kemahasiswaan dan Pemuda untuk melakukan Aksi Demontrasi baik itu di depan Mapolda Riau maupun di Depan Kantor Gubernur dan Kantor Walikota agar secepatnya keterpilihan Zarman Candra dievaluasi diganti, " tegas Larshen Yunus.
"Kami khawatir gelombang penolakan publik yang sudah besar semakin membesar agar kota juga dapat mencegah berbagai macam stigma negatif, opini opini liar. Kami mencegah itu melalui aksi ini, " tegas Larshen Yunus.
Larshen Yunus yang juga menjabat Wakil Sekretaris DPP KNPI ini mengingatkan, jangan gara gara Zarman Candra kinerja PJ Walikota sekarang jadi terganggu.
"PJ Walikota Pekanbaru Roni Rakhmat atau Wak Mamat yang kami tahu ini orang Jujur Orang Lurus, dipilihnya Zarman Candra itu sama saja merusak dirinya, " ujar Larshen Yunus.
"Kami minta PJ Walikota evaluasi ganti Zarman Candra, karena ini masih Plh, Plh ini kan bisa saja dicabut pilih yang lain yang tidak bermasalah. Jangan lagi orang yang bermasalah menempati Struktur Kepemimpinan atau Pejabat di Pemko Pekanbaru, " imbuh Larshen Yunus.
Aktivis Anti Korupsi berbagai kini masa ini menilai, Keterbukaan informasi diperlukan dengan melibatkan masyarakat menilai calon calon Sekdako Pekanbaru Pejabat yang akan ditunjuk seperti Tokoh masyarakat, Alim Ulama Cerdik Pandai serta Insan Pers yang mengetahui jejak rekam pejabat untuk menempati jabatan.
"Apalagi, pejabat yang menempati jabatan strategis. Kalangan masyarakat umum, kalangan pemuda dan kalangan mahasiswa ini kecewa dan akar rumput itu menolak semua (Menolak Zarman Candra jadi Plh Sekdako Pekanbaru, red), " beberapa Larshen Yunus.
Terlebih lagi, kata Larshen Yunus, berdasarkan informasi pengakuan orang Pemko Pekanbaru keuangan di Bagian Umum Sekdako Pekanbaru nol persen habis anggaran Pasca Risnandar Mahiwa Mantan PJ Walikota Pekanbaru dan Indra Pomi Nasution Mantan Sekdako Pekanbaru ditangkap KPK dua minggu lalu.
"Untuk makan minum katanya itu dari PJ Walikota. Bagaimana mungkin kita percaya anggaran makan minum Pemko Pekanbaru katanya habis anggaran nya pasca OTT KPK dua minggu lalu, " ujar Larshen Yunus.
"Saya rasa ini menjadi pembelajaran kita jangan sampai ada pejabat-pejabat sangat rakus, sangat serakah dalam merampok keuangan negara kita ini melalui APBD Kota Pekanbaru, " tegas Larshen Yunus Ketua KNPI Riau yang dikenal sebagai Aktivis Anti Korupsi yang aktif menyoroti berbagai persoalan Korupsi. ***(Tim).
Komentar Anda :