Home Nasional Daerah Politik Ekonomi Hukrim Olahraga LifeStyle Peristiwa Pendidikan Internasional Indeks
 
HMI Sumut Tolak Amandemen UUD 1945 Terkait Masa Jabatan Presiden
Jumat, 03-09-2021 - 11:43:02 WIB
Gedung DPR RI. @merdeka.com
TERKAIT:
 
  • HMI Sumut Tolak Amandemen UUD 1945 Terkait Masa Jabatan Presiden
  •  

    MEDAN, BERITATIME.COM - Wacana amandemen UUD 1945 bergulir ke arah perpanjangan periode jabatan presiden. HMI Sumut menolak wacana amandemen UUD 1945.

    "Amandemen UUD 1945 tidak perlu dilakukan, jika ada wacana amandemen harus ditolak. Amandemen ini berpotensi membuka ruang dan pintu masuk untuk menambahkan masa jabatan Presiden," kata Sekretaris Umum Badko HMI Sumut, Nopa Adetiya, Jumat (3/9/2021).

    Nopa menilai, dalih memasukkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai dasar amandemen harus dicurigai. Dia khawatir hal ini hanya sebagai cara untuk memasukkan pembahasan perpanjangan masa jabatan Presiden saat amandemen dilakukan.

    "Kita khawatir pembahasan akan melebar ke mana-mana dan berdampak merugikan bangsa Indonesia. Tidak ada yang bisa menggaransi amandemen dilakukan hanya untuk memasukkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN)," tuturnya.

    Nopa menolak perpanjangan masa jabatan Presiden. Menurutnya, aturan pembatasan jabatan Presiden yang hanya dua periode sudah sesuai.

    "Jadi tidak perlu lagilah masa jabatan Presiden diperpanjang. Ini kan nilai yang direbut saat pergantian dari Orde Baru ke Reformasi yang lalu. Presiden dua periode cukup," kata Nopa.

    Nopa kemudian meminta pemerintah bersama DPR fokus untuk membuat aturan-aturan tentang penanganan pandemi virus Corona. Hal ini, kata Nopa, lebih dibutuhkan saat ini.

    "Kita butuh formulasi baru tentang penanganan pandemi. Kita ingin pandemi ini selesai, makanya perlu kebijakan yang sesuai dikeluarkan pemerintah dan DPR. Mungkin itu yang lebih penting dibahas saat ini," jelasnya.

    Munculnya Wacana Amandemen

    Sebelumnya, rencana akan dilakukan amandemen ini disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas). Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PAN di Jakarta, Zulhas mengungkapkan apa saja yang dibahas saat pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan partai pendukung pemerintah. Yaitu, soal pandemi COVID-19, masalah ekonomi, serta hubungan pusat dengan daerah.

    Zulhas lalu bercerita ada pula pembahasan terkait problematika yang saat ini terjadi di lingkup kelembagaan Indonesia.

    "Ada beberapa bicara, 'Wah, kita kalau gini terus, ribut, susah, lamban, bupati nggak ikut gubernur, gubernur nggak ikut macam-macamlah ya'. Merasa KY lembaga paling tinggi, paling kuat, MA nggak. MA merasa paling kuasa, MK nggak. MK katanya yang paling kuasa. DPR paling kuasa. Semua merasa paling kuasa," kata Zulhas, dalam acara tersebut, Selasa (31/8).

    Maka, Zulhas menilai perlu ada evaluasi setelah amandemen 23 tahun lalu. Salah satunya soal demokrasi yang dianut oleh Indonesia.

    "Jadi, setelah 23 tahun, hasil amandemen itu menurut saya memang perlu dievaluasi. Termasuk demokrasi kita ini, kita mau ke mana, perlu dievaluasi," jelas Zulhas.

    Wacana amandemen UUD 1945 tersebut ditolak oleh partai-partai nonkoalisi pemerintah, PKS dan Demokrat. PKS dan Demokrat kompak menilai amandemen tidak diperlukan.

    sumber:detik.com




     
    Berita Lainnya :
  • Walkot Dumai, H. Paisal, Lantik H. Indra Gunawan Sebagai Sekretaris Daerah Kota Dumai
  • Kepala DLHK Imbau Masyarakat Buang Sampah Tepat Waktu
  • Pulihkan Ekonomi Nasional, Pemerintah Tingkatkan Dukung untuk UMKM
  • Jadi Poros Maritim Dunia, Presiden: Perlu Kerja Nyata!
  • Gubri Sampaikan Nota Pengantar Perda Perubahan APBD Riau TA 2021
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Walkot Dumai, H. Paisal, Lantik H. Indra Gunawan Sebagai Sekretaris Daerah Kota Dumai
    02 Kepala DLHK Imbau Masyarakat Buang Sampah Tepat Waktu
    03 Pulihkan Ekonomi Nasional, Pemerintah Tingkatkan Dukung untuk UMKM
    04 Jadi Poros Maritim Dunia, Presiden: Perlu Kerja Nyata!
    05 Gubri Sampaikan Nota Pengantar Perda Perubahan APBD Riau TA 2021
    06 Dinkes Kerjasama STIFAR Riau, IAI Riau Siapkan 1.500 untuk Vaksin Mahasiswa STIFAR dan Masyarakat
    07 Kades Laowowaga Dilaporkan Ke Inspektorat Kabupaten Nias Utara Atas Dugaan Indikasi Korupsi DD
    08 Desa Baru Memulai Tahapan Pertama Pilkades Serentak 2021
    09 Polisi Grebek Rumah Pelaku Narkoba, Dua Orang Diamankan dan Satu Kabur
    10 DPD FOKAN RIAU kunjungi rumah Rehab Geliat Pelangi Pekanbaru
    11 Presiden Sampaikan Kontribusi Indonesia Hadapi Situasi Darurat Sektor Energi dan Iklim
    12 SKD Formasi Seleksi ASN Pemko Pekanbaru Berlangsung Akhir September 2021
    13 Koperasi Jasa RAPI Riau Mandiri Provinsi Riau Terbentuk
    14 Polda Riau dan Jajaran, Gagalkan Peredaran 117 Kg Shabu dan 1000 Pil Ekstasi Asal Malaysia
    15 Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Diduga Abaikan UU KIP NO. 14 Tahun 2008 dan UU PERS NO. 40 Tahun 199
    16 Terkait Pengadaan Sapi Madura di Dinas PKH Riau, LSM Menduga Ada Yang Tidak Beres!
    17 Polres Kampar Klarifikasi Terkait Tudingan Kriminalisasi Terhadap Petani Kopsa-M
    18 Yorynt Batee Tagih Janji Dinas PUPR Kota Gunungsitoli
    19 DPD LSM-NAWACITA Kepulauan Nias-Sumut, Kembali Suratin Inspektorat Kabupaten Nias
    20 Polda Riau Gelar Vaksin Massal di UNRI
    21 Panitia Pengisian BPD Tahun 2021-2027 Desa Fulolo Botomuzoi, Dinilai Buat Aturan Sendiri
    22 Tim Gabungan Polda Riau dan Polres Rohul Bekuk Kawanan Perampok Uang Pada Mesin ATM
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © OPSINEWS.COM | Transformasi untuk Publik