Tebingtinggi, Sumut. OPSINEWS.COM - Media sosial (Medsos) memiliki peran yang sangat penting dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan proses demokrasi dunia secara khusus Indonesia.

Platform medsos seperti Facebook, Twitter, dan Instagram bukan hanya sekedar alat komunikasi, tetapi juga menjadi arena baru untuk berpolitik dan berdialog.

Namun, seiring dengan meningkatnya penggunaan medsos, muncul pertanyaan penting mengenai bagaimana platform ini mempengaruhi demokrasi.

"Medsos tersebut memiliki peran penting baik dalam hal meningkatkan partisipasi politik, Diseminasi Informasi dan Misinformasi, Polarisasi dan Filter Bubble, Pengawasan dan Regulasi," kata Taruna Madya Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Kemenkumham RI, Michael William Hulu kepada wartawan, Rabu (22/5/2024) melalui pesan singkat

Dia mengatakan melalui tulisan ini mengangkat judul "Menyelami Pengaruh Media Sosial dalam Pemilihan Umum dan Proses Demokratis" dan menjabarkan perannya seperti
1. Peningkatan Partisipasi Politik
Salah satu pengaruh terbesar media sosial dalam Pemilu adalah peningkatan partisipasi politik. Platform ini memungkinkan kandidat dan partai politik untuk menjangkau pemilih dengan cara yang lebih personal dan interaktif.

Melalui kampanye di Medsos, para kandidat dapat menyampaikan pesan secara langsung kepada pemilih tanpa perlu melalui filter media tradisional.

Hal ini juga memungkinkan pemilih untuk berinteraksi langsung dengan kandidat, mengajukan pertanyaan, dan menyampaikan pendapat mereka.

Selain itu, media sosial memberikan suara kepada mereka yang merasa terpinggirkan dalam diskusi politik tradisional. Kelompok-kelompok minoritas dan individu yang sebelumnya kurang terwakili dapat menggunakan platform ini untuk mengorganisir, mengadvokasi isu-isu penting dan memobilisasi dukungan.

2. Diseminasi Informasi dan Misinformasi Medsos juga menjadi saluran utama untuk penyebaran informasi baik yang benar maupun yang salah. Kecepatan dan jangkauan distribusi informasi di Medsos dapat membantu menyebarkan berita terkini dan mendidik pemilih tentang isu-isu penting.

Namun, kemudahan ini juga membuka pintu bagi misinformasi dan disinformasi yang dapat merusak proses demokratis.

Misinformasi yang sering kali disebarkan oleh beberapa influencer mendekati masa politik dengan niat buruk, dapat membingungkan pemilih dan menciptakan polarisasi di antara kelompok masyarakat.

Pada beberapa kasus, berita palsu yang tersebar di media sosial telah terbukti mempengaruhi hasil pemilihan umum dengan menyebarkan informasi yang salah atau menyesatkan tentang kandidat atau isu-isu tertentu.

3. Polarisasi dan Filter Bubble
Media sosial cenderung memperkuat polarisasi politik dengan menciptakan 'filter bubble' di mana pengguna hanya terpapar pada informasi dan opini yang sesuai dengan pandangan mereka sendiri.

Algoritma platform ini dirancang untuk menampilkan konten yang dianggap relevan bagi pengguna yang seringkali berarti konten yang mendukung keyakinan mereka. Hal ini dapat mengurangi eksposur terhadap pandangan alternatif dan memperkuat keyakinan yang sudah ada, membuat dialog yang sehat dan terbuka menjadi semakin sulit.

4. Pengawasan dan Regulasi
Menghadapi tantangan yang muncul dari pengaruh medsos dalam demokrasi, banyak negara mulai mempertimbangkan langkah-langkah pengawasan dan regulasi. Beberapa langkah yang telah diambil termasuk mengharuskan transparansi dalam iklan politik di media sosial, serta menangani penyebaran misinformasi melalui kebijakan yang lebih ketat.

Selain itu, ada juga inisiatif dari organisasi non pemerintah dan perusahaan teknologi itu sendiri untuk memerangi penyebaran berita palsu dan meningkatkan literasi digital di kalangan pengguna.

Program-program edukasi ini bertujuan untuk membantu masyarakat lebih kritis dalam mengonsumsi informasi di media sosial.

Michael William Hulu memberikan kesimpulan bahwa medsos telah mengubah cara pemilihan umum dan proses berjalannya demokrasi. Meskipun menawarkan peluang besar untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan politik, platform ini juga membawa tantangan signifikan, termasuk penyebaran misinformasi dan polarisasi politik.

Untuk memastikan bahwa medsos dapat mendukung demokrasi secara positif diperlu upaya kolaboratif antara pemerintah, perusahaan teknologi, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem informasi yang lebih sehat dan bertanggung jawab, tutup Michael William Hulu. (Mendrova)