Home Nasional Daerah Politik Ekonomi Hukrim Olahraga LifeStyle Peristiwa Pendidikan Internasional Indeks
 
Formapera Soroti Praktik Transaksional Di Balik Penunjukan Pj Kepala Daerah Se-Indonesia
Rabu, 24-04-2024 - 16:12:14 WIB
TERKAIT:
   
 

Jakarta, OPSINEWS.COM - Kebijakan pemerintah yang menetapkan Pilkada serentak pada November 2024, nyatanya membuka peluang bagi sejumlah pejabat yang memiliki ambisi menjadi pemimpin sementara lewat posisi penjabat (Pj) berlomba.

Apalagi, berdasarkan data, ada ratusan posisi kepada daerah mulai level gubernur sampai bupati dan walikota yang tersedia.

Forum Masyarakat Pemantau Negara (Formapera) mencatat, untuk yang berakhir 2022, terdiri 7 gubernur, 76 bupati dan 18 walikota, jumlah 101 ditambah masing-masing wakil.

Sedangkan yang berakhir 2023, terdiri 17 gubernur, 115 bupati dan 39 walikota, jumlah 171 juga ditambah dengan wakil masing-masing. Dengan demikian, jumlah secara keseluruhan daerah yang akan diisi oleh Pj, dari 2022 dan 2023 sampai 2024 sebanyak 272 kepala daerah.

"Tak heran, untuk merebut posisi itu, para pejabat khususnya di lingkungan ASN yang memiliki ambisi itu mulai melancarkan lobi-lobi ke pejabat berwenang khususnya di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)," ungkap Ketua Umum DPN Formapera Yudhistira, M.I.Kom dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (24/4/2024).

Kerena belakangan, lanjut pria yang akrab disapa Yudis ini, ambisius para pejabat itu justru menjadi peluang dan sengaja dimanfaatkan oknum-oknum tertentu di Kemendagri untuk menjadikannya pemasukan terselebung.

"Ini jelas ladang cuan. Transaksional akibat ambisi untuk menduduki posisi Pj kepala daerah ini pun sangat rentan terjadi dan hasil investigasi kami terjadi secara masif," tegasnya.

Bukan sekadar tuduhan dan isapan jempol belaka, pria berlatar belakang jurnalis ini juga mengaku bahwa pihaknya sudah memegang bukti transaksi lewat transferan uang ke oknum di Kemendagri.

"Angka transaksinya mencapai miliaran rupiah dan itu tergantung APBD tiap daerah yang mau dipegang si calon Pj. Tidak itu saja, kami juga beberapa kali memergoki pertemuan oknum Kemendagri di sejumlah lokasi di Jakarta dengan para calon Pj kepala daerah atau kaki tangannya yang melakukan lobi-lobi untuk meloloskan ambisinya," bebernya.

Lebih jauh Yudis juga mensinyalir, sangat mustahil jika para pejabat penting di Kemendagri tidak mengetahui hal ini.

"Bahkan sangat memungkinkan sejumlah oknum pejabat di Kemendagri terlibat memerintahkannya. Dan kami minta Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian tidak tutup mata terkait hal-hal yang jelas-jelas menciderai demokrasi di masa akhir kepemimpinan Presiden Jokowi," pungkasnya. (Mendrova)




 
Berita Lainnya :
  • Gudang Mafia BBM Ilegal Jenis Solar Subsidi Tak Jauh dari Polsek Tenayan Raya di Sebut Milik Avis
  • Ida Yulita Tertinggi Balon Walikota Pekanbaru 2024, Lawan Politik Mulai Tebar Fitnah & Isu Murahan
  • Polsek dan Koramil Tanjung Beringin Bersama Forkopimcam Gelar Patroli, Amankan 8 Botol Miras Dari Cafe di Desa Nagur dan Desa Pekan Tanjung Beringin
  • Diduga Praktek Pungli Berkedok Seragam dan Uang Komite LSM FARAK, Minta Kajari Periksa Kepsek SMKN 10 Padang Datanya Kita Laporkan
  • Hanafi Cs Melaporkan Rohim Ke APH Atas Duga Pencemaran Nama Baik
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Gudang Mafia BBM Ilegal Jenis Solar Subsidi Tak Jauh dari Polsek Tenayan Raya di Sebut Milik Avis
    02 Ida Yulita Tertinggi Balon Walikota Pekanbaru 2024, Lawan Politik Mulai Tebar Fitnah & Isu Murahan
    03 Polsek dan Koramil Tanjung Beringin Bersama Forkopimcam Gelar Patroli, Amankan 8 Botol Miras Dari Cafe di Desa Nagur dan Desa Pekan Tanjung Beringin
    04 Diduga Praktek Pungli Berkedok Seragam dan Uang Komite LSM FARAK, Minta Kajari Periksa Kepsek SMKN 10 Padang Datanya Kita Laporkan
    05 Hanafi Cs Melaporkan Rohim Ke APH Atas Duga Pencemaran Nama Baik
    06 Tema :Keterbukaan Informasi Publik untuk Mencegah Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan Khususnya Penyandang Disabilitas
    07 Polres Sergai Gelar Razia Patroli Dengan Menyeser Lokasi Rawan Tindak Kejahatan Guna Memberi Rasa Aman dan Nyaman Bagi Masyarakat
    08 Wakil Jaksa Agung Dr. Sunarta: “Reformasi Birokrasi Merupakan Kewajiban Insan Adhyaksa Sebagai Aktualisasi Tugas dan Fungsi yang Melekat
    09 Aliansi Mahasiswa & Pemuda Pemberantas Korupsi Minta APH Mengusut Dosa Pj. Walikota Pekanbaru
    10 Jaksa Masuk Sekolah (JMS), Kejati Riau Berikan Penyuluhan Hukum pada Siswa/i SMA Negeri 1 Rambah
    11 WUJUDKAN WBK, LAPAS NARKOTIKA RUMBAI SOSIALISASI KEPADA PENGUNJUNG DAN MASYARAKAT
    12 Kapolres Serdang Bedagai Menghadiri Tepung Tawar Jamaah Haji Kabupaten Serdang Bedagai
    13 Polres Sergai Berhasil Meringkus SL Residivis Pelaku Curat Warga Kecamatan Pegajahan
    14 Menyelami Pengaruh Medsos dalam Pemilu dan Proses Demokratis di Indonesia, Ditulis Oleh Michael William Hulu
    15 Direktur TP Oharda pada JAM PIDUM Menyetujui 18 Pengajuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice
    16 Pilkada Serentak 2024, Kombes Pol Dwi Indra Maulana : Penyelenggara Pemilu Harus Mempunyai Legitimasi Yang Kuat Dalam Mengatasi Berbagai Permasalahan di Masyarakat
    17 TIM INTEL KOREM 031/WIRA BIMA RINGKUS SINDIKAT NARKOBA
    18 AP Warga Kabupaten Rokan Hilir Riau, Diduga Pelaku Pencurian Dinamo Kincir Diamankan Tim Unit Reskrim Polsek Teluk Mengkudu
    19 SURAT BUPATI KAB INHIL, DINILAI SEBAGAI BENTUK AROGANSI KEKUASAAN DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM
    20 Kapolres AKBP Oxy Pratesta SIK, Menghadiri Upacara Bendera Peringatan Harkitnas dengan Semangat "Bangkit Untuk Indonesia Emas"
    21 Tingkatkan Kesejahteraan Prajurit, Mabes TNI Jalin Kerjasama Dengan PT Asabri
    22 Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Pimpinan Upacara dalam Rangka Hari Kebangkitan Nasional Ke-116
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © OPSINEWS.COM | Transformasi untuk Publik