Home Nasional Daerah Politik Ekonomi Hukrim Olahraga LifeStyle Peristiwa Pendidikan Internasional Indeks
 
Indonesia Rawan TPPU dan TPPT.
Komisi Kejaksaan Dorong Kejagung Jadi Panglima Pemberantasan TPPU
Rabu, 17-04-2024 - 20:26:27 WIB
TERKAIT:
   
 

Jakarta- OPSINEWS.COM-Komisi Kejaksaan Republik Indonesia mendorong Kejaksaan RI untuk menjadi "Panglima" penegakan hukum pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kejaksaan RI bisa menempatkan peran strategisnya membantu negara dalam upaya penegakan hukum TPPU.

Kewenangan yang saat ini dimiliki Kejaksaan dalam penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi mampu menyasar pengembalian kerugian keuangan negara. Lewat penyitaan dan perampasan uang dan aset milik koruptor.

"Sudah saatnya Kejaksaan RI menjadi "Panglima" pemberantasan Tinda Pidana Pencucian Uang. Penanganan berbagai kasus mega korupsi mampu menjerat para tersangka, baik individu maupun korporasi. Kejaksaan turut menyita dan merampas uang dan aset koruptor dan korporasi untuk dikembalikan ke negara atas pidana korupsi," ujar Ketua Komisi Kejaksaan RI, Prof. Dr. Pujiyono Suwadi, SH.MH kepada wartawan, Rabu 17 April 2024.

Komisi Kejaksaan RI meminta Kejaksaan untuk terus membangun koordinasi dan sinergitas dengan lembaga negara lainnya dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang. Komisi Kejaksaan akan mendorong pemerintah untuk membuat regulasi terbaru yang mengatur tentang koordinasi dan sinergitas penegakan hukum TPPU ini.

"Porsi peran Kejaksaan RI dalam pemberantasan TPPU harus lebih ditingkatkan," pinta Ketua Komisi Kejaksaan RI, Pujiyono Suwadi, yang juga Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Solo ini.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan, Kejaksaan selalu berkomitmen untuk mengedepankan pendekatan follow the money dan follow the asset dalam pengungkapan suatu perkara. Segenap regulasi untuk mendukung hal tersebut telah ditetapkan, bahkan Kejaksaan memperluas area prioritas penyelidikan TPPU dan TPPT hingga berskala antarnegara, termasuk yang melibatkan korporasi.

Negara telah membentuk Komite TPPU, Kejaksaan RI turut menjadi anggota dalam komite ini. Komite TPPU bertugas mengoordinasikan penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Negara menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Atas perbuatannya tersangka dikenakan pasal 3, 4, dan 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman hukuman 20 Tahun dan denda 10 Miliar.

Hari ini, Rabu 17 April 2024, Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang (TPPU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (TPPT) memperingati 22 (dua puluh dua tahun) berdirinya organisasi ini. Presiden Joko Widodo didaulat memberikan sambutan pada even ini.

Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah arahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme (APU PPT). Jokowi menyoroti pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang terus mencari cara baru, utamanya dalam memanfaatkan teknologi.Ia menyampaikan, penanganan TPPU harus komprehensif dilakukan.

Presiden Joko Widodo mewanti-wanti agar Indonesia tidak ketinggalan saat memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT). Sebab, menurut Jokowi, pelaku TPPU kerap mencari cara baru dengan memanfaatkan digitalisasi. Perubahan pola transaksi hingga munculnya instrumen investasi baru turut digunakan pelaku tindak pidana melancarkan aksinya.

Adapun beberapa instrumen yang berisiko dimanfaatkan oleh pelaku TPPU meliputi crypto currency, aset virtual, NFT, aktivitas lokapasar, uang elektronik, dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang digunakan untuk mengotomasi transaksi.

Di sisi lain, Indonesia harus waspada terhadap ancaman pendanaan terorisme. Ia berharap, lembaga terkait termasuk PPATK serta kementerian/lembaga lain terus meningkatkan sinergi dan inovasinya.

"Kita harus dua atau tiga langkah lebih maju dari para pelaku dalam membangun kerja sama internasional, dalam memperkuat regulasi dan transparansi, dalam menegakkan hukum yang tanpa pandang bulu serta pemanfaatan teknologi yang penting," kata Jokowi.

Selain itu, Presiden Jokowi mengucapkan selamat kepada PPATK dan kementerian/lembaga terkait karena Indonesia akhirnya menjadi anggota tetap Financial Action Task Force (FATF) pada Oktober 2023.

Keanggotaan Indonesia, kata Jokowi, ditempuh dengan cara yang tidak mudah. Diterimanya Indonesia sebagai anggota FATF merupakan bentuk pengakuan dunia internasional terhadap Indonesia yang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme.

"Karena ini merupakan pengakuan dunia internasional atas efektivitas regulasi kita, atas efektivitas koordinasi kita, atas efektivitas implementasi di lapangan terhadap antipencucian uang dan juga pendanaan terorisme di negara kita Indonesia," katanya.

"Saya berharap keanggotaan penuh ini menjadi momentum yang baik untuk terus menguatkan komitmen pencegahan dan pemberantasan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang), sehingga kredibilitas ekonomi kita menjadi meningkat, kemudian juga persepsi mengenai sistem keuangan kita juga semakin baik, semakin positif, ini penting sekali. Dan, akhirnya ini akan mendorong berbondong-bondongnya investasi untuk masuk ke negara kita Indonesia. Reputasi itu penting, penilaian dunia internasional itu penting," ujar Presiden Jokowi.




 
Berita Lainnya :
  • Gudang Mafia BBM Ilegal Jenis Solar Subsidi Tak Jauh dari Polsek Tenayan Raya di Sebut Milik Avis
  • Ida Yulita Tertinggi Balon Walikota Pekanbaru 2024, Lawan Politik Mulai Tebar Fitnah & Isu Murahan
  • Polsek dan Koramil Tanjung Beringin Bersama Forkopimcam Gelar Patroli, Amankan 8 Botol Miras Dari Cafe di Desa Nagur dan Desa Pekan Tanjung Beringin
  • Diduga Praktek Pungli Berkedok Seragam dan Uang Komite LSM FARAK, Minta Kajari Periksa Kepsek SMKN 10 Padang Datanya Kita Laporkan
  • Hanafi Cs Melaporkan Rohim Ke APH Atas Duga Pencemaran Nama Baik
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Gudang Mafia BBM Ilegal Jenis Solar Subsidi Tak Jauh dari Polsek Tenayan Raya di Sebut Milik Avis
    02 Ida Yulita Tertinggi Balon Walikota Pekanbaru 2024, Lawan Politik Mulai Tebar Fitnah & Isu Murahan
    03 Polsek dan Koramil Tanjung Beringin Bersama Forkopimcam Gelar Patroli, Amankan 8 Botol Miras Dari Cafe di Desa Nagur dan Desa Pekan Tanjung Beringin
    04 Diduga Praktek Pungli Berkedok Seragam dan Uang Komite LSM FARAK, Minta Kajari Periksa Kepsek SMKN 10 Padang Datanya Kita Laporkan
    05 Hanafi Cs Melaporkan Rohim Ke APH Atas Duga Pencemaran Nama Baik
    06 Tema :Keterbukaan Informasi Publik untuk Mencegah Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan Khususnya Penyandang Disabilitas
    07 Polres Sergai Gelar Razia Patroli Dengan Menyeser Lokasi Rawan Tindak Kejahatan Guna Memberi Rasa Aman dan Nyaman Bagi Masyarakat
    08 Wakil Jaksa Agung Dr. Sunarta: “Reformasi Birokrasi Merupakan Kewajiban Insan Adhyaksa Sebagai Aktualisasi Tugas dan Fungsi yang Melekat
    09 Aliansi Mahasiswa & Pemuda Pemberantas Korupsi Minta APH Mengusut Dosa Pj. Walikota Pekanbaru
    10 Jaksa Masuk Sekolah (JMS), Kejati Riau Berikan Penyuluhan Hukum pada Siswa/i SMA Negeri 1 Rambah
    11 WUJUDKAN WBK, LAPAS NARKOTIKA RUMBAI SOSIALISASI KEPADA PENGUNJUNG DAN MASYARAKAT
    12 Kapolres Serdang Bedagai Menghadiri Tepung Tawar Jamaah Haji Kabupaten Serdang Bedagai
    13 Polres Sergai Berhasil Meringkus SL Residivis Pelaku Curat Warga Kecamatan Pegajahan
    14 Menyelami Pengaruh Medsos dalam Pemilu dan Proses Demokratis di Indonesia, Ditulis Oleh Michael William Hulu
    15 Direktur TP Oharda pada JAM PIDUM Menyetujui 18 Pengajuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice
    16 Pilkada Serentak 2024, Kombes Pol Dwi Indra Maulana : Penyelenggara Pemilu Harus Mempunyai Legitimasi Yang Kuat Dalam Mengatasi Berbagai Permasalahan di Masyarakat
    17 TIM INTEL KOREM 031/WIRA BIMA RINGKUS SINDIKAT NARKOBA
    18 AP Warga Kabupaten Rokan Hilir Riau, Diduga Pelaku Pencurian Dinamo Kincir Diamankan Tim Unit Reskrim Polsek Teluk Mengkudu
    19 SURAT BUPATI KAB INHIL, DINILAI SEBAGAI BENTUK AROGANSI KEKUASAAN DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM
    20 Kapolres AKBP Oxy Pratesta SIK, Menghadiri Upacara Bendera Peringatan Harkitnas dengan Semangat "Bangkit Untuk Indonesia Emas"
    21 Tingkatkan Kesejahteraan Prajurit, Mabes TNI Jalin Kerjasama Dengan PT Asabri
    22 Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Pimpinan Upacara dalam Rangka Hari Kebangkitan Nasional Ke-116
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © OPSINEWS.COM | Transformasi untuk Publik