Home Nasional Daerah Politik Ekonomi Hukrim Olahraga LifeStyle Peristiwa Pendidikan Internasional Indeks
 
DISINYALIR ADA INDIKASI KORUPSI DAN MONOPOLI TERHADAP PERUSAHAAN PERS
Kadis dan Kabid Dinas Kominfo Kabupaten Kampar Terancam Dilaporkan
Senin, 08-04-2024 - 18:41:10 WIB
TERKAIT:
   
 

PEKANBARU, OPSINEWS.COM-Kebungkaman informasi yang diduga dilakukan oleh Kabid (kabid) inisial SI, yang juga menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Dinas Kominfo Kabupaten Kampar, mendapat sorotan tajam dari elemen dan aktivis anti Korupsi di Provinsi Riau. Mereka mendesak Pj Bupati Kampar untuk segera melakukan evaluasi Serta mencopot Kadis dan Kabid Dinas Kominfo Kabupaten Kampar.

SI, yang telah lama menjabat sebagai Kabid Dinas Kominfo Kabupaten Kampar, dan baru-baru ini dipercayakan sebagai KPA, terkesan tidak transparan dan monopoli terhadap beberapa perusahaan media dalam mengelola anggaran Publikasi yang diberikan oleh Pemerintah. Meskipun menjadi perhatian beberapa media dan LSM, SI belum memberikan penjelasan yang jelas terkait penggunaan anggaran tersebut.

Menyikapi dugaan ketidaktransparanan ini, Ketua LSM Gerakan Anti Korupsi (LSM-Gerak) Provinsi Riau, Emos Gea, berencana untuk mengirim surat kepada Dinas Kominfo Kabupaten Kampar dan bahkan akan membuat laporan kepada penegak hukum jika terdapat indikasi pelanggaran.

"Anggaran publikasi di Dinas Kominfo Kabupaten Kampar telah menjadi sorotan media berkali-kali, namun belum pernah diungkap secara jelas. Oleh karena itu, kami akan segera mengirim surat dan jika ditemukan indikasi pelanggaran, kami akan laporkan oknum tersebut ke penegak hukum," ungkap Emos kepada media, Senin (8/4/24).

Menurut Emos, pejabat di Dinas Kominfo, terutama Kepala Bidang Kominfo yang juga menjabat sebagai KPA, seharusnya bersikap transparan kepada media dan publik. Mereka memiliki kewajiban untuk memberikan penjelasan terkait penggunaan anggaran publikasi.

"Kepala Bidang Kominfo dan KPA harus bersikap terbuka kepada media. Ini bukan hanya hak media, tapi juga kewajiban mereka sesuai dengan Undang-Undang. Jangan biarkan pertanyaan-pertanyaan media tidak dijawab atau diabaikan," tegas Emos.

Sebab, menurut Emos, anggaran publikasi merupakan uang negara yang harus dikelola dengan baik dan transparan. Penggunaan anggaran tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

"Itu uang negara bukan uang pribadi mereka, jangan sampai salah menggunakan. Apa alasan mereka tidak terbuka terkait anggaran ini?, jangan jangan ada yang tidak beres, ini harus di ungkap, jangan uang negara dijadikan kesenangan pribadi mereka, "kecam Emos.

Emos juga menyuarakan kekhawatirannya terkait kemungkinan penyalahgunaan anggaran publik untuk kepentingan pribadi oleh oknum-oknum di Dinas Kominfo.

"Jangan kan media, masyarakatpun wajib tau seluruh anggaran yang berasal dari uang negara. Jikalau tidak ada sesuatu atau indisikasi pelanggaran, tentu di jelaskan kepada media apa yang mereka pertanyakan, jangan di diamkan dan bungkam. Ini yang harus kita ungkap, "kata Ketua LSM Gerak Riau ini.

Terakhir, Emos meminta kepada Pj Bupati Kampar untuk segera mengevaluasi dan mencopot Kepala Bidang yang juga menjabat sebagai KPA inisial SI, jika terbukti tidak pantas menduduki jabatan tersebut.

"Hingga saat ini, belum ada jawaban atau penjelasan dari Kepala Bidang Kominfo inisial SI terkait hal ini. Kami meminta agar Pj Bupati Kampar segera bertindak dalam mengatasi masalah ini agar tidak menimbulkan dugaan pembiaran terhadap penyalahgunaan anggaran publik," tutup Emos.

Hingga berita ini ditulis ulang, konfirmasi yang dilayangkan kepada Kepala Bidang (Kabid) Kominfo inisial SI belum mendapatkan jawaban. Situasi ini menambah ketidakpastian terkait transparansi pengelolaan anggaran di Dinas Kominfo Kabupaten Kampar tersebut.
Red*




 
Berita Lainnya :
  • Gudang Mafia BBM Ilegal Jenis Solar Subsidi Tak Jauh dari Polsek Tenayan Raya di Sebut Milik Avis
  • Ida Yulita Tertinggi Balon Walikota Pekanbaru 2024, Lawan Politik Mulai Tebar Fitnah & Isu Murahan
  • Polsek dan Koramil Tanjung Beringin Bersama Forkopimcam Gelar Patroli, Amankan 8 Botol Miras Dari Cafe di Desa Nagur dan Desa Pekan Tanjung Beringin
  • Diduga Praktek Pungli Berkedok Seragam dan Uang Komite LSM FARAK, Minta Kajari Periksa Kepsek SMKN 10 Padang Datanya Kita Laporkan
  • Hanafi Cs Melaporkan Rohim Ke APH Atas Duga Pencemaran Nama Baik
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Gudang Mafia BBM Ilegal Jenis Solar Subsidi Tak Jauh dari Polsek Tenayan Raya di Sebut Milik Avis
    02 Ida Yulita Tertinggi Balon Walikota Pekanbaru 2024, Lawan Politik Mulai Tebar Fitnah & Isu Murahan
    03 Polsek dan Koramil Tanjung Beringin Bersama Forkopimcam Gelar Patroli, Amankan 8 Botol Miras Dari Cafe di Desa Nagur dan Desa Pekan Tanjung Beringin
    04 Diduga Praktek Pungli Berkedok Seragam dan Uang Komite LSM FARAK, Minta Kajari Periksa Kepsek SMKN 10 Padang Datanya Kita Laporkan
    05 Hanafi Cs Melaporkan Rohim Ke APH Atas Duga Pencemaran Nama Baik
    06 Tema :Keterbukaan Informasi Publik untuk Mencegah Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan Khususnya Penyandang Disabilitas
    07 Polres Sergai Gelar Razia Patroli Dengan Menyeser Lokasi Rawan Tindak Kejahatan Guna Memberi Rasa Aman dan Nyaman Bagi Masyarakat
    08 Wakil Jaksa Agung Dr. Sunarta: “Reformasi Birokrasi Merupakan Kewajiban Insan Adhyaksa Sebagai Aktualisasi Tugas dan Fungsi yang Melekat
    09 Aliansi Mahasiswa & Pemuda Pemberantas Korupsi Minta APH Mengusut Dosa Pj. Walikota Pekanbaru
    10 Jaksa Masuk Sekolah (JMS), Kejati Riau Berikan Penyuluhan Hukum pada Siswa/i SMA Negeri 1 Rambah
    11 WUJUDKAN WBK, LAPAS NARKOTIKA RUMBAI SOSIALISASI KEPADA PENGUNJUNG DAN MASYARAKAT
    12 Kapolres Serdang Bedagai Menghadiri Tepung Tawar Jamaah Haji Kabupaten Serdang Bedagai
    13 Polres Sergai Berhasil Meringkus SL Residivis Pelaku Curat Warga Kecamatan Pegajahan
    14 Menyelami Pengaruh Medsos dalam Pemilu dan Proses Demokratis di Indonesia, Ditulis Oleh Michael William Hulu
    15 Direktur TP Oharda pada JAM PIDUM Menyetujui 18 Pengajuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice
    16 Pilkada Serentak 2024, Kombes Pol Dwi Indra Maulana : Penyelenggara Pemilu Harus Mempunyai Legitimasi Yang Kuat Dalam Mengatasi Berbagai Permasalahan di Masyarakat
    17 TIM INTEL KOREM 031/WIRA BIMA RINGKUS SINDIKAT NARKOBA
    18 AP Warga Kabupaten Rokan Hilir Riau, Diduga Pelaku Pencurian Dinamo Kincir Diamankan Tim Unit Reskrim Polsek Teluk Mengkudu
    19 SURAT BUPATI KAB INHIL, DINILAI SEBAGAI BENTUK AROGANSI KEKUASAAN DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM
    20 Kapolres AKBP Oxy Pratesta SIK, Menghadiri Upacara Bendera Peringatan Harkitnas dengan Semangat "Bangkit Untuk Indonesia Emas"
    21 Tingkatkan Kesejahteraan Prajurit, Mabes TNI Jalin Kerjasama Dengan PT Asabri
    22 Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Pimpinan Upacara dalam Rangka Hari Kebangkitan Nasional Ke-116
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © OPSINEWS.COM | Transformasi untuk Publik