Home Nasional Daerah Politik Ekonomi Hukrim Olahraga LifeStyle Peristiwa Pendidikan Internasional Indeks
 
Perusahaan PERS Tidak Wajib Terdaftar di Dewan PERS, Wartawan Tidak Harus Mengikuti UKW
Minggu, 07-04-2024 - 10:44:51 WIB
TERKAIT:
   
 

JAKARTA, OPSINEWS.COM- Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyebut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pada waktu lahir tidak mengenal pendaftaran bagi perusahaan pers.

“Setiap orang dapat mendirikan perusahaan pers dan menjalankan tugas jurnalistik tanpa harus mendaftar ke lembaga mana pun, termasuk ke Dewan Pers,” ujar Ninik dalam keterangan resminya, Kamis (04/04/24)

Setiap perusahaan pers, lanjut dia, sepanjang memenuhi syarat berbadan hukum Indonesia dan menjalankan tugas jurnalistik secara teratur, dapat disebut sebagai perusahaan pers meski belum terdata di Dewan Pers.

Hal ini diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Sementara itu, dalam Pasal 15 ayat 2 (huruf g) Undang-Undang Pers, tugas Dewan Pers adalah mendata perusahaan pers.

Begitupun Uji Kompetensi Wartawan (UKW) bukanlah syarat bagi seseorang untuk menjadi wartawan di Indonesia. UKW bukanlah perintah dan atau amanat dari Undang-Undang Pokok Pers. UKW adalah Peraturan Dewan Pers”, terang Kamsul Hasan, Ahli Pers Dewan Pers dan Ketua Bidang Kompetensi Wartawan di Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat itu.

Dengan kata lain, masih sangat banyak wartawan yang belum mengikuti dan belum lulus UKW, yang melaksanakan tugas-tugas jurnalistik di Indonesia. Sekali lagi

UKW bukanlah syarat bagi seseorang untuk menjadi wartawan di Indonesia, Pertanyaannya, lanjut Kamsul, apakah para wartawan yang sudah lulus UKW menjadi jaminan bagi kualitas produk jurnalistik yang mereka hasilkan?

Secara blak-blakkan, Kamsul Hasan yang dua periode menjadi Ketua PWI Jaya, 2004-2009 dan 2009-2014, menyatakan, lulus UKW bukan jaminan.

“Masih banyak wartawan yang sudah lulus UKW, tapi kualitas produk jurnalistik mereka, rendah. Sebaliknya, cukup banyak wartawan yang belum ikut UKW, tapi produk jurnalistik mereka benar-benar berkualitas,” ungkap Kamsul Hasan, Sarjana Ilmu Jurnalistik dari Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta, Sarjana Hukum dan Magister Hukum dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jakarta.

Kamsul Hasan menduga, kebijakan sejumlah lembaga pemerintah yang menolak bekerjasama dengan wartawan yang belum UKW, semata-mata hanya karena mereka ingin membatasi jumlah wartawan yang terlibat di kegiatan mereka.

“Dari pencermatan saya, para pimpinan lembaga pemerintah yang hendak memperpanjang periode jabatannya, umumnya tidak mempermasalahkan wartawan UKW atau non-UKW,” ujar Kamsul Hasan dengan senyum penuh makna(lk)




 
Berita Lainnya :
  • Gudang Mafia BBM Ilegal Jenis Solar Subsidi Tak Jauh dari Polsek Tenayan Raya di Sebut Milik Avis
  • Ida Yulita Tertinggi Balon Walikota Pekanbaru 2024, Lawan Politik Mulai Tebar Fitnah & Isu Murahan
  • Polsek dan Koramil Tanjung Beringin Bersama Forkopimcam Gelar Patroli, Amankan 8 Botol Miras Dari Cafe di Desa Nagur dan Desa Pekan Tanjung Beringin
  • Diduga Praktek Pungli Berkedok Seragam dan Uang Komite LSM FARAK, Minta Kajari Periksa Kepsek SMKN 10 Padang Datanya Kita Laporkan
  • Hanafi Cs Melaporkan Rohim Ke APH Atas Duga Pencemaran Nama Baik
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Gudang Mafia BBM Ilegal Jenis Solar Subsidi Tak Jauh dari Polsek Tenayan Raya di Sebut Milik Avis
    02 Ida Yulita Tertinggi Balon Walikota Pekanbaru 2024, Lawan Politik Mulai Tebar Fitnah & Isu Murahan
    03 Polsek dan Koramil Tanjung Beringin Bersama Forkopimcam Gelar Patroli, Amankan 8 Botol Miras Dari Cafe di Desa Nagur dan Desa Pekan Tanjung Beringin
    04 Diduga Praktek Pungli Berkedok Seragam dan Uang Komite LSM FARAK, Minta Kajari Periksa Kepsek SMKN 10 Padang Datanya Kita Laporkan
    05 Hanafi Cs Melaporkan Rohim Ke APH Atas Duga Pencemaran Nama Baik
    06 Tema :Keterbukaan Informasi Publik untuk Mencegah Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan Khususnya Penyandang Disabilitas
    07 Polres Sergai Gelar Razia Patroli Dengan Menyeser Lokasi Rawan Tindak Kejahatan Guna Memberi Rasa Aman dan Nyaman Bagi Masyarakat
    08 Wakil Jaksa Agung Dr. Sunarta: “Reformasi Birokrasi Merupakan Kewajiban Insan Adhyaksa Sebagai Aktualisasi Tugas dan Fungsi yang Melekat
    09 Aliansi Mahasiswa & Pemuda Pemberantas Korupsi Minta APH Mengusut Dosa Pj. Walikota Pekanbaru
    10 Jaksa Masuk Sekolah (JMS), Kejati Riau Berikan Penyuluhan Hukum pada Siswa/i SMA Negeri 1 Rambah
    11 WUJUDKAN WBK, LAPAS NARKOTIKA RUMBAI SOSIALISASI KEPADA PENGUNJUNG DAN MASYARAKAT
    12 Kapolres Serdang Bedagai Menghadiri Tepung Tawar Jamaah Haji Kabupaten Serdang Bedagai
    13 Polres Sergai Berhasil Meringkus SL Residivis Pelaku Curat Warga Kecamatan Pegajahan
    14 Menyelami Pengaruh Medsos dalam Pemilu dan Proses Demokratis di Indonesia, Ditulis Oleh Michael William Hulu
    15 Direktur TP Oharda pada JAM PIDUM Menyetujui 18 Pengajuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice
    16 Pilkada Serentak 2024, Kombes Pol Dwi Indra Maulana : Penyelenggara Pemilu Harus Mempunyai Legitimasi Yang Kuat Dalam Mengatasi Berbagai Permasalahan di Masyarakat
    17 TIM INTEL KOREM 031/WIRA BIMA RINGKUS SINDIKAT NARKOBA
    18 AP Warga Kabupaten Rokan Hilir Riau, Diduga Pelaku Pencurian Dinamo Kincir Diamankan Tim Unit Reskrim Polsek Teluk Mengkudu
    19 SURAT BUPATI KAB INHIL, DINILAI SEBAGAI BENTUK AROGANSI KEKUASAAN DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM
    20 Kapolres AKBP Oxy Pratesta SIK, Menghadiri Upacara Bendera Peringatan Harkitnas dengan Semangat "Bangkit Untuk Indonesia Emas"
    21 Tingkatkan Kesejahteraan Prajurit, Mabes TNI Jalin Kerjasama Dengan PT Asabri
    22 Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Pimpinan Upacara dalam Rangka Hari Kebangkitan Nasional Ke-116
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © OPSINEWS.COM | Transformasi untuk Publik