Jakarta, OPSINEWS.COM-Ratusan massa yang menamakan dirinya sebagai Forum Masyarakat Pemuda Mahasiswa Indonesia Timur Cinta NKRI menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR-MPR RI, Senayan, Jakarta pada Senin, 12 Pebruari 2024. Aksi demo tersebut bertujuan untuk mendesak TNI-Polri untuk menangkap Provokator yang meresahkan masyarakat dan ingin menurunkan Presiden Joko Widodo termasuk menggagalkan penyelenggaraan Pemilu.

Pantauan awak media, sejak pukul 13.00 Wib massa demonstran sudah berkumpul memadati ruas jalan Gatot Subroto kemudian berjalan long march sambil membentangkan spanduk aksi menuju pintu gerbang utama Gedung DPR-MPRI RI. Aksi demonstraasi tersebut dipimpin langsung oleh Team Eksekusi Aksi seperti Salim Retob (Kortum/Pengarah), M. Ridwan Tatakora Kelian (Korlap/Penanggung Jawab Teknis), Mahmud Tamher (Koordinator Orator), dan Faisal Ngabalin (Koordinator Massa).

"Tujuan aksi kita kesini untuk meminta anggota DPR RI untuk fokus kepada pekerjaannya dan tidak terpengaruh dengan upah para provokator yang menginginkan Pemilu batal dan Presiden Jokowi dimakzulkan," ucap Faisal Ngabalin saat berorasi dengan berapi-api.

"Maka itu kami mendesak agar TNI-Polri segera menangkap para kelompok provokator yang bertujuan mengganggu agenda nasional terutama untuk melengserkan Presiden Jokowi dari jabatannya. Itu jelas tindakan makar, tidak boleh dan tidak dibenarkan itu," sahut Faisal dengan tegas.

Mahmud Tamher menambahkan agar seluruh pihak menghormati Presiden Jokowi sebagai simbol negara dan pihaknya menegaskan akan mengawal dan mendukung kedudukan Jokowi sebagai Presiden dari pihak-pihak yang ingin menganggu jalannya pemerintahan terutama dari kelompok yang menamakan dirinya sebagai  "Petisi 100".

" Saya tantang kepada saudara Faezal Assegaf yang mengkoordinir kelompok Petisi 100 jangan coba-coba merongrong jalannya pemerintahan dan wibawa Presiden dengan isu pemakzulan Presiden. Kita pastikan agenda nasional seperti Pemilu 2024 berjalan lancar dan damai sesuai konstitusi untuk melahirkan Pemimpin yang baru termasuk anggota legislatif dan kepala daerah," katanya.

"Oleh karena itu tidak boleh ada gerakan makar atau inkonstitusional karena itu jelas melanggar undang-undang maka itu kami minta TNI-Polri mengusut dan menindak tegas kelompok-kelompok yang akan berbuat makar itu. Gerakan makar itu jelas merupakan agenda politik sesat, ada kepentingan partai disitu termasuk merongrong wibawa pemerintah untuk menyelenggarakan Pemilu," imbuh Mahmud Taher

(CL)