Home Nasional Daerah Politik Ekonomi Hukrim Olahraga LifeStyle Peristiwa Pendidikan Internasional Indeks
 
Pemilu 2024 Harus Bebas KKN Dan Politik Uang
NCW Menduga Adanya Intervensi Dan Intimidasi Di Kalangan Aparat Desa
Jumat, 02-02-2024 - 22:25:40 WIB
TERKAIT:
   
 

JAKARTA - OPSINEWS.COM-Kembali Nasional Corruption Watch (NCW) gelar konferensi pers soroti pemilu 2024, menurut NCW Jika Pemilu atau pesta demokrasi ini tidak dilakukan secara jujur dan adil serta Netralitas dari pemimpin bangsa ini di  khawatirkan akan terjadi konflik yang tidak dinginkan oleh seluruh rakyat Indonesia, tulis rilis resmi DPP NCW, Jumat (2/2/2024) DPP NCW Pancoran Jakarta Selatan

Pesta demokrasi Pemilihan Presiden dan pemilihan anggota legislatif tahun 2024 akan segera berlangsung. Pilpres yang akan berlangsung 14 Februari 2024 seharusnya dilakukan dengan riang gembira dengan tidak mengabaikan netralitas dan Nurdin (jujur dan adil) dari penguasa atau pemerintah dalam memperlakukan semua calon presiden dan partai partai yang bertarung pada pesta demokrasi tahun 2004 ini.

“Menurut kami di DPP NCW Jika Pemilu atau pesta demokrasi ini tidak dilakukan secara jujur dan adil serta Netralitas dari pemimpin bangsa ini, kami khawatirkan akan terjadi konflik yang tidak dinginkan oleh seluruh rakyat Indonesia,” Ujar Hanif ketua umum DPP NCW.

Adanya ucapan presiden Jokowi terkait dengan presiden dapat memihak kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden karena merupakan pejabat publik dan pejabat politik menurut berbagai kalangan sangat tidak Etis dan merusak tatanan demokrasi yang sudah berjalan baik pasca reformasi 1998.

NCW menilai bahwa ucapan seorang presiden yang tidak akan netral dalam pemilihan presiden tahun 2004 ini jika dikaitkan dengan undang undang nomor tujuh tahun 2017 Secara tertulis tidak melanggar undang undang tersebut.

“Namun yang kami sesalkan adalah ucapan tersebut keluar dari seorang Jokowi yang merupakan presiden republik Indonesia yang masih aktif dan melibatkan anak kandung dari Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Secara etika politik tindakan ini menurut berbagai kalangan pakar dan tokoh bangsa memperlihatkan bahwa Jokowi sangat haus dengan kekuasaan,” kata Hanif.

DPP NCW mendapat banyak aduan masyarakat (dumas) bahwa telah terjadi dugaan intervensi dan intimidasi di kalangan aparat desa dan Aparat pemerintah lainnya yang tidak mendukung Paslon yang diusung oleh penguasa. Pelanggaran pemilu dengan intimidasi ini seperti terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dilaksanakan di berbagai daerah.

DPP NCW bahkan mendapatkan dumas lebih dahsyat lagi, bahwa ada janji-janji manis dari tim kampanye paslon tertentu, jika mencoblos paslon dukungan mereka akan mendapatkan imbalan 500ribu - 1juta rupiah, dengan bukti coblosan di TPS.  Politik uang (money politics) ini jika TSM dan dapat dibuktikan merupakan tindak pidana dan dapat menggugurkan paslon yang didukung, mengacu UU No 7 Tahun 2017.

“Kami menghimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menentukan pilihan dan melaporkan setiap bujuk rayu politik uang yang bisa dijerat dengan hukuman pidana.  Kami tahu bahwa uang sebesar itu sangat berarti bagi masyarakat yang membutuhkan, tapi jika salah pilih dapat mengorbankan nasib seluruh rakyat Indonesia selama 5 tahun ke depan,” lanjut Hanif.

Banyaknya dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang menerpa kabinet Jokowi dan jajaran kepala pemerintah daerah selama 9 tahun terakhir ini, memperlihatkan bahwa sangat lemahnya fungsi pencegahan, pemberantasan dan penindakan kejahatan luar biasa (korupsi) di Indonesia.

Kekhawatiran NCW terhadap politik uang sangat berdasar dengan banyaknya dumas yang menyampaikan ada pendukung salah satu paslon yang jaringan bisnisnya diduga kuat digunakan untuk membiayai kegiatan kampanye paslon tersebut.

“Rakyat sudah cukup muak dengan pelanggaran konstitusi dan etika berpolitik yang dipertontonkan dengan sengaja dan penuh kesombongan oleh tim kampanye paslon yang didukung oleh penguasa oligarki. Ini harus segera dihentikan,” pungkas Hanif.

DPP NCW mencermati penolakan atas pelanggaran konstitusi dan etika berpolitik yang dikumandangkan ratusan guru besar dari Universitas-universitas ternama di Indonesia adalah sebagai bukti telah salah jalannya pemerintah Jokowi memaknai arti demokrasi yang diperjuangkan pasca reformasi 1998.

Terkait viralnya dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) saudara R yang diterima melalui dumas NCW sedang didalami DPP NCW dan DPP NCW akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (KPK, Kejagung dan KPK) dan PPATK guna menindaklanjuti aduan masyarakat ini.

“Kami menghimbau seluruh rakyat Indonesia untuk menjadi juri dan hakim yang adil dalam menentukan pilihan pemimpin 2024-2029, dan menjadi penegak keadilan dengan melaporkan setiap pelanggaran pemilu yang terjadi di daerah masing-masing,” himbau Hanif menutup pembicaraan.

(C/L)*




 
Berita Lainnya :
  • Bupati Sergai Sebut Diversifikasi Pangan Salah Satu Solusi Hadapi Tantangan Perubahan Iklim
  • Polres Sergai Tindak Tegas Penyedotan Pasir ilegal di Desa Sei Belutu
  • Sinergitas TNI-Polri Bersama Warga, Bahagia Itu Sederhana
  • Aparat Penegak Hukum Pasang Garis Polisi Di SPBU Nomor 14-282-682
  • Sejumlah Masyarakat Melakukan Aksi Hentikan Pekerjaan Proyek Jalan Tol Padang-Sicincin-Kapalo Hilalang" Tuntut Ganti Rugi
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Bupati Sergai Sebut Diversifikasi Pangan Salah Satu Solusi Hadapi Tantangan Perubahan Iklim
    02 Polres Sergai Tindak Tegas Penyedotan Pasir ilegal di Desa Sei Belutu
    03 Sinergitas TNI-Polri Bersama Warga, Bahagia Itu Sederhana
    04 Aparat Penegak Hukum Pasang Garis Polisi Di SPBU Nomor 14-282-682
    05 Sejumlah Masyarakat Melakukan Aksi Hentikan Pekerjaan Proyek Jalan Tol Padang-Sicincin-Kapalo Hilalang" Tuntut Ganti Rugi
    06 Bupati Rohil Hadiri Acara Temu Ramah, Atas di Pelantikan SF.Hariyanto Jadi Pj Gubri Riau 2024
    07 Animo Masyarakat Tinggi Selama Mengikuti GPM Pemko Tebing Tinggi
    08 Musyawarah Pemilihan Anggota BPD di Rimbo Panjang Kisruh
    09 Hasil Pleno KPU Kabupaten Inhil, Kapitra Ampera Masih Unggul Dari Caleg PDIP Lainnya
    10 Dihadiri Instansi Terkait Kabupaten Kota, Disdik Riau Rancang Renja Program Disdik 2025-2026
    11 Polsek Siak Hulu Rutin Laksanakan Giat KRYD dan Antisipasi Gangguan Kamtibmas Menjelang Ramadhan
    12 Warga Danau Lancang Bunuh Diri Dengan Menusuk Ulu Hati
    13 Mobil Rusak di Tengah jalan, Pengendara Sepeda Motor Tabrak Belakang Hingga Kritis
    14 Polres Sergai Berhasil Menyita Satu Unit Meja Judi Tembak Ikan di Desa Bakaran Batu Sei Bamban
    15 Seleksi Pemilihan Anggota BPD Rimbo Panjang Bertentangan Dengan Perda Nomor 6 Tahun 2018
    16 MUI dan Polres Sergai Bertekad Melawan Segala Bentuk Judi di Sergai, Ketua MUI Sergai : Perjudian Sangat Berdampak Negatif Pada Keluarga dan Masyarakat
    17 Di Panen Cabai Merah, Bupati Sergai Dorong Peningkatan Pertanian Sektor Hortikultura
    18 Ketua TP PKK Sergai : Lomba Desa Percontohan PKK diharap Tingkatkan Kinerja dan Kapasitas Pengurus
    19 Pelaku Pembunuhan Inisial SL Hasil Gelar Perkara Ditetapkan Jadi Tersangka
    20 LAPAS NARKOTIKA RUMBAI GELAR PENCANANGAN DAN PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS DAN KOMITMEN BERSAMA PEMBANGUNAN ZI
    21 Tindakan Tegas Kapolres Sergai Terhadap Lokasi Perjudian dan Menjaga Kondusifitas di Kecamatan Pantai Cermin
    22 Bupati Lantik Direktur Utama dan Umum PD Bank Pengkreditan Rakyat Rokan Hilir
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © OPSINEWS.COM | Transformasi untuk Publik