Home Nasional Daerah Politik Ekonomi Hukrim Olahraga LifeStyle Peristiwa Pendidikan Internasional Indeks
 
Kolusi Dan Nepotisme Ala Dinasti Jokowi, NCW Sikapi Gibran Yang Berhasil Lolos Sebagai Cawapres Dampingi Prabowo Subianto
Senin, 30-10-2023 - 17:34:45 WIB
TERKAIT:
   
 

JAKARTA - OPSINEWS.COM-DPP Nasional Corruption Watch melihat adanya Mosi tidak percaya dengan Presiden Jokowi karena telah melakukan dugaan kolusi dan nepotisme terkait majunya Gibran Rakabuming raka masuk dalam daftar Cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Pasalnya meski belum berusia 40 tahun Gibran Rakabuming raka lolos seleksi dalam putusan 3 hakim yang mengabulkan peluang bagi Capres cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah atau sedang menjabat jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pilkada maju dalam Pemilu 2024, Senin ( 30/10/2023) DPP NCW Pancoran mas Jakarta Selatan

Belum usai keterkejutan masyarakat Indonesia dengan drama Mahkamah Konstitusi (MK)vyang sangat kontroversial atas keputusan MK 90/PUU-XXI/2023 (Senin, 16/10/23). Banyak pendapat ahli hukum menyatakan, bahwa keputusan MK ini terkesan sangat dipaksakan, karena dari 9(sembilan) Hakim MK, 4(empat) hakim ‘dissenting opinion’ (pendapat berbeda), 2(dua) hakim 'concurring opinion' (alasan berbeda, setuju Gubernur bisa jadi capres-cawapres meski belum berusia 40 tahun-red), dan 3 hakim mengabulkan sebagian permohonan yang menguji Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang membuka peluang bagi capres-cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah/sedang menjabat jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pilkada maju dalam Pemilu 2024.

“Keputusan MK Nomor 90 ini memberikan karpet merah kepada anak sulung Presiden Jokowi untuk melenggang bebas menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi calon presiden (capres) Prabowo Subianto yang didukung oleh dinasti Jokowi dan politikus lain di Koalisi Indonesia Maju (KIM),” ujar Hanifa Sutrisna Ketua Umum NCW mengutarakan secara gamblang.

Berbagai upaya dilakukan Presiden Jokowi untuk mendorong putra mahkota, Gibran Rakanbuming Raka menjadi cawapres, tidak hanya diduga melakukan kolusi dan nepotisme dengan saudara iparnya Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, ternyata NCW juga mendapatkan informasi dari pihak istana, bahwa para pembantu Jokowi juga terlibat langsung dalam proses suksesi cawapres Gibran Rakabuming Raka.

DPP NCW menduga keterlibatan para pembantu Presiden Jokowi yang disebutkan diawal mengarah kepada tindakan ‘nepotisme’ Jokowi sebagai Presiden dan orang tua Gibran, yang memberi arahan demi lolosnya putra mahkota, diantaranya, melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno dengan meminta Partai Gerindra segera mendeklarasikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, meminta lebih dari tiga lembaga untuk menyurvei elektabilitas Gibran, menginstruksikan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi memantau sentimen terhadap Gibran, meminta kelompok relawannya (Projo, Jokowi Mania, Bara JP, Arus Bawah Jokowi, dan Rumah Jokowi) mendukung Gibran, mendorong partai-partai lain agar ikut mengajukan Gibran, dan meminta timnya Jokowi menyusun pidato Gibran dalam deklarasi.
“Kami juga menduga keterlibatan para pembantu Jokowi disinyalir juga memiliki peran yang sama pada saat putra bungsu Jokowi diberikan “previlege” atau “gratifikasi” menduduki jabatan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), NCW meyakini dugaan ini nyata adanya karena Kaesang tidak memiliki pengalaman dalam organisasi politik, dan sejauh ini hanya memiliki kekuatan ‘relasi kuasa’ sekelas penguasa atau Presiden yang bisa mendapatkan hadiah “durian runtuh” ketua umum partai tersebut,” ungkap Hanif.

Politik dinasti yang dijalankan oleh Jokowi, yang didukung politikus Koalisi Indonesia Maju (KIM), berdampak buruk terhadap demokrasi dan tatanan berpolitik yang beretika dan beradab.  Gejala persekongkolan jahat yang diperlihatkan Jokowi dan politikus yang mendukung dinasti Jokowi tersebut, memberikan sinyal keras bahwa dikhawatirkan tidak akan ada pemilihan umum yang fair dan hanya akan menciptakan rezim pemerintahan baru yang lebih korup.

“Melihat kondisi yang berlaku di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Jakarta, secara sporadis telah muncul perlawanan-perlawanan dari para cendikia hukum, para ahli komunikasi politik, aktivis pergerakan, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dengan melakukan tuntutan agar Ketua MK Anwar Usman segera mengundurkan diri dan meminta keputusan MK 90/PUU-XXI/2023 batal demi hukum dan demi keberlangsungan demokrasi yang sejalan dengan UUD 1945,” ujar Hanif melanjutkan pembicaraan.

Sebanyak 16 Guru Besar dan/atau pengajar hukum tata negara yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALS) melaporkan Ketua MK Anwar Usman karena dugaan melakukan pelanggaran etik dan perilaku hakim konstitusi (Kamis, 26/10/2023) yang diwakili oleh para kuasa hukum dari YLBHI, PSHK, ICW dan IM57, menurut Violla Reininda, salah satu kuasa hukum CALS.

DPP NCW menilai tindak tanduk yang diperlihatkan Presiden Jokowi dan Ketua MK Anwar Usman sebagai penyelenggara negara bertentangan dengan TAP MPR No 11 Tahun 1998 dan UU 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

“Jika pelanggaran terhadap UU 28 Tahun 1999 terkait dugaan ‘kolusi dan nepotisme’ terbukti dilakukan oleh Presiden Jokowi dan Ketua MK Anwar Usman, maka hukumannya berdasarkan Pasal 21 dan Pasal 22 berbunyi ‘kolusi dan nepotisme’ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).  Nah itu baru pidana kolusi dan nepotisme, belum lagi jika terbukti melakukan korupsi dalam memuluskan suksesinya Gibran menjadi cawapres”, ungkap Hanif kepada awak media.

Dengan memperhatikan konstelasi politik saat ini dan dipertontonkannya praktik-praktik ‘kolusi dan nepotisme’ oleh dinasti Jokowi dan politikus pendukungnya, DPP NCW semakin tergerak untuk mengkapitalisasi seluruh sumber daya dari elemen-elemen pergerakan dan para tokoh bangsa yang tetap setia mengawal nilai-nilai mulia pada UUD 1945 dan Pancasila untuk menyatakan sikap melawan sikap tirani yang diperlihatkan Rezim Dinasti Oligarki Jokowi.

“Negara ini harus segera diselamatkan dari ancaman munculnya rezim dinasti oligarki yang terbukti telah merusak nilai-nilai demokrasi, menghilangkan tujuan mulia reformasi yang menolak tirani rezim orde baru dan menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai senjata pamungkas untuk memenangkan kontestasi bagi partai politik tertentu pada pesta demokrasi tahun 2024 nanti”, ujar Hanif menegaskan.

DPP NCW masih mendalami berbagai dugaan KKN yang dilaporkan masyarakat melalui kanal pengaduan masyarakat (dumas) NCW +6281212229008 dan media sosial lainnya terkait penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan penyelenggara negara dan aparatur negara selama 2(dua) periode kepemimpinan Presiden Jokowi.

“Sebagai penutup, kami dari DPP NCW menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat dan para tokoh bangsa untuk mendesak lembaga legislatif dan lembaga yudikatif untuk mengajukan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi, dan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit khusus atau audit investigasi terkait Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, Proyek Lumbung Pangan Nasional 2020-2023, Proyek Pengadaan Pesawat Bekas Mirage 2000-5, dan Program Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2020-2023”, himbau Hanif menutup pembicaraan.
Luky*




 
Berita Lainnya :
  • Bupati Sergai Sebut Diversifikasi Pangan Salah Satu Solusi Hadapi Tantangan Perubahan Iklim
  • Polres Sergai Tindak Tegas Penyedotan Pasir ilegal di Desa Sei Belutu
  • Sinergitas TNI-Polri Bersama Warga, Bahagia Itu Sederhana
  • Aparat Penegak Hukum Pasang Garis Polisi Di SPBU Nomor 14-282-682
  • Sejumlah Masyarakat Melakukan Aksi Hentikan Pekerjaan Proyek Jalan Tol Padang-Sicincin-Kapalo Hilalang" Tuntut Ganti Rugi
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Bupati Sergai Sebut Diversifikasi Pangan Salah Satu Solusi Hadapi Tantangan Perubahan Iklim
    02 Polres Sergai Tindak Tegas Penyedotan Pasir ilegal di Desa Sei Belutu
    03 Sinergitas TNI-Polri Bersama Warga, Bahagia Itu Sederhana
    04 Aparat Penegak Hukum Pasang Garis Polisi Di SPBU Nomor 14-282-682
    05 Sejumlah Masyarakat Melakukan Aksi Hentikan Pekerjaan Proyek Jalan Tol Padang-Sicincin-Kapalo Hilalang" Tuntut Ganti Rugi
    06 Bupati Rohil Hadiri Acara Temu Ramah, Atas di Pelantikan SF.Hariyanto Jadi Pj Gubri Riau 2024
    07 Animo Masyarakat Tinggi Selama Mengikuti GPM Pemko Tebing Tinggi
    08 Musyawarah Pemilihan Anggota BPD di Rimbo Panjang Kisruh
    09 Hasil Pleno KPU Kabupaten Inhil, Kapitra Ampera Masih Unggul Dari Caleg PDIP Lainnya
    10 Dihadiri Instansi Terkait Kabupaten Kota, Disdik Riau Rancang Renja Program Disdik 2025-2026
    11 Polsek Siak Hulu Rutin Laksanakan Giat KRYD dan Antisipasi Gangguan Kamtibmas Menjelang Ramadhan
    12 Warga Danau Lancang Bunuh Diri Dengan Menusuk Ulu Hati
    13 Mobil Rusak di Tengah jalan, Pengendara Sepeda Motor Tabrak Belakang Hingga Kritis
    14 Polres Sergai Berhasil Menyita Satu Unit Meja Judi Tembak Ikan di Desa Bakaran Batu Sei Bamban
    15 Seleksi Pemilihan Anggota BPD Rimbo Panjang Bertentangan Dengan Perda Nomor 6 Tahun 2018
    16 MUI dan Polres Sergai Bertekad Melawan Segala Bentuk Judi di Sergai, Ketua MUI Sergai : Perjudian Sangat Berdampak Negatif Pada Keluarga dan Masyarakat
    17 Di Panen Cabai Merah, Bupati Sergai Dorong Peningkatan Pertanian Sektor Hortikultura
    18 Ketua TP PKK Sergai : Lomba Desa Percontohan PKK diharap Tingkatkan Kinerja dan Kapasitas Pengurus
    19 Pelaku Pembunuhan Inisial SL Hasil Gelar Perkara Ditetapkan Jadi Tersangka
    20 LAPAS NARKOTIKA RUMBAI GELAR PENCANANGAN DAN PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS DAN KOMITMEN BERSAMA PEMBANGUNAN ZI
    21 Tindakan Tegas Kapolres Sergai Terhadap Lokasi Perjudian dan Menjaga Kondusifitas di Kecamatan Pantai Cermin
    22 Bupati Lantik Direktur Utama dan Umum PD Bank Pengkreditan Rakyat Rokan Hilir
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © OPSINEWS.COM | Transformasi untuk Publik