Nias, OPSINEWS.COM-Masyarakat Desa  Lasara Idanoi melaporkan Kepala Desanya inisial YZ  kepada pihak Polres Nias atas dugaan pemalsuan tanda tangan  yang terjadi,17/0/ 2022.

"kami sangat tidak terima atas tindakan yang di lakukan oleh pemerintah desa kami, yang mana pada tanggal 10 Maret 2023 kemarin kami baru tau bahwa nama nama dan tanda tangan kami sebanyak seratus enam belas orang sudah di palsukan oleh pemerintah desa(YZ)pada kegiatan laporan Pertanggung jawaban (LPJ) anggaran Dana Desa (ADD/DD) tahun 2022  yang di laksanakan di balai Desa Lasara Idanoi, kecamatan Gido, ucap faogo sokhi Zebua

Yaaro zatulo Zebua, saya pribadi sangat keberatan dengan di palsukan tandatangan saya oleh Kepala desa kami, sehingga dengan tindakan kades kami ini, telah merugikan saya dan sudah melaporkan kepada pihak yang berwajib, 17 Maret 2023, di polres Nias.

Bahkan sudah kami sampaikan surat pengaduan kepada pemerintah daerah kabupaten Nias yang kami tunjukan kepada bapak Bupati Nias pada tanggal 02 Mei 2023, dan sampai saat ini belum kami terima informasi tindak lanjutan, Ucap Yzz.

Masyarakat juga sangat berharap kepada pemerintah daerah dan instansi terkait untuk tindakan bagi oknum kades yang melanggar hukum tentang pemalsuan data dan tanda tangan kami.juga kepada aparat penegak hukum di wilayah polres Nias (Tipikor)supaya ada tindakan terhadap Kades kami tersebut.

Demi keseimbangan Pemberitaan awak media telah mengkonfirmasi kepada polres Nias (Oktavianus mendefa); langsung di ruang kerja nya di reskrim polres Nias (17/05/23),

"Benar laporan masyarakat desa Lasara Idanoi kecamatan gido terkait dugaan pemalsuan data dan tanda tangan tersebut Sudah kami terima" dan sudah kami sampaikan kepada inspektorat kabupaten Nias pada tanggal 06 april 2023, dan sampai sekarang kami menunggu hasil audit nya. baru nanti kami bisa mengembangkan penyelidikan terkait laporan ini. ucap Tipikor Oktavianus mendefa.

Di waktu yang sama awak media pun menemui ketua BPD desa Lasara Idanoi kecamatan Gido atas nama Anuarman Zebua" betul kami anggota BPD yang sembilan (9)orang belum pernah mengadakan musyawarah pembahasan rencana anggaran pendapatan belanja desa(RAPB-DES) pada hari tanggal Kamis 17 Maret 2022,

Namun setelah pembagian BLT (bantuan langsung tunai) bulan Agustus 2022, kami sebagai BPD meminta realisasi penerima manfaat sebagai pedoman kegiatan pemerintah desa namun tidak di  berikan surat realisasi tersebut.

Setelah mengulas kembali RAPB-DES untuk mengetahui anggaran BLT pada keseluruhan tahun 2022,dan disitulah kami tau bahwa pada tanggal 17 Maret 2022 daftar pertemuan musyawarah desa sudah di palsukan oleh pemerintah desa Lasara ldanoi ini, tutur singkat ketua BPD (Anuarman Zebua)

Hingga berita ini di tayangkan kepala desa lasara idanoi inisial YYZ belom ada respon dan tanggapan sama sekali yang di hubungi melalui via telpon sluler maupun via Wa yang beberapa kali di konfirmasi.
Reg/PG34..