Home Nasional Daerah Politik Ekonomi Hukrim Olahraga LifeStyle Peristiwa Pendidikan Internasional Indeks
 
Kuat Dugaan di Beking Para Oknum Aph, Pertambangan Galian C Ilegal Kembali Beroperasi
Jumat, 24-03-2023 - 23:04:43 WIB
TERKAIT:
   
 

Tambang. OPSINEWS.COM-Galian C tak berizin alias ilegal di Kecamatan Tambang  terus beroperasi. Namun para pelakunya lepas dari pungutan pajak dan penindakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar. Ini setelah adanya peralihan perizinan ke pemerintah provinsi dan dialihkan lagi ke pemerintah pusat. Kepala Badan Keungan Daerah (BKD) Kabupaten Kampar mengungkapkan, selama ini pemerintah tidak melakukan pemungutan pajak hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

Informasi yang dihimpun dilapangan Para Mafia Tambang Galian C selalu berusaha menghindar dari Razia, bahkan baru- baru ini tim  gabungan dari Kab Kampar telah turun di lapangan dan ada para pekerja yang diamankan

Tetapi anehnya walaupun tim gabungan dari Kab Kampar sudah turun lapangan, tapi bagi para mafia tambang galian C Ilegal sikitpun tak ada rasa takutnya hingga beroperasi kembali. Seperti terpantau di jln Bupati, dan teluk kenidai, parit baru.
Jumat,24/03/23.

Menurut informasi dari warga yang identitasnya tidak sebutkan mengatakan". Bila ada Razia para mafia Galian C Ilegal ini sudah duluan dapat informasi dan semua para pekerja disuruh berhenti bahkan Alat yang mereka Gunakan disembunyikan. sihingg bila datang razia tidak menemukan kegiatan dilapangan. Tegasnya.

Bahkan Warga bertanya kepada pewarta kenapa para Mafia tambang ilegal ini bisa informasi bila ada Razia, tanya warga kepada pewarta.

Masih sumber, Dalam hal ini Kita Menduga ada oknum yang membekap bahkan yang membocorkan informasi bila ada  Razia. Masih sumber,
Baru-baru ini para mafia tambang mencoba merangkul oknum wartawan agar bisa membantu dalam pengurusan izin. Tegas sumber.

“Informasi dari pemerintah provinsi Riau tidak pernah mengeluarkan izin eksplorasi di Pamekasan. Sehingga kami tidak bisa melakukan pemungutan pajak,” katanya, Rabu (14/9/2022). Apabila BKD melakukan pemungutan berarti melegalkan perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Kampar.

Dengan demikian, selama ini belum ada pendapatan daerah dari pajak galian C. Sahrul mengaku sempat melakukan pemungutan pada 2019. Namun mendapatkan teguran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebab penarikan pajak dilakukan pada rekanan pembeli hasil galian C. Sejak itu, tidak dilakukan pemungutan pajak sampai saat sekarang.

“Perizinan tambang itu bermacam-macam. Tapi untuk izin eksplorasi tidak satupun yang mengantongi. Sehingga kami tidak menarik pajak,” ucapnya.

Disinggung soal penindakan, BKD mengaku bukan kewenangannya. Perizinan merupakan kewenangan pemerintah provinsi dan sekarang dialihkan ke pemerintah pusat. Jadi pemerintah daerah tidak bisa melakukan penindakan. Terkecuali pemerintah provinsi atau pemerintah pusat meminta bantuan penindakan kepada pemerintah daerah.

"Yang punya aturan kewenangan yang berhak melakukan penindakan. Kalaupun mereka meminta bantuan Satpol PP dan polisi, ya silahkan, ” katanya. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kampar saat dikonfirmasi menyatakan pihaknya tidak ada kewenangan mendata galian C. Di internalnya tidak ada bidang yang khusus menangani kegiatan pertambangan galian C.
Tim.





 
Berita Lainnya :
  • Gelar Aksi Di Kejati, Amuk Jambi minta Mengusut Tuntas Dugaan Korupsi Renovasi Pembangunan Gapura Tapal Batas
  • Respon Laporan Warga Kota Pekanbaru ini, Menteri ATR BPN RI Segera Jadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP)
  • Truk Angkut BBM Ilegal Miliki Nopol Ganda Kerap Melintas di Jalan Lintas Timur Kabupaten Pelalawan, Dibeking Oknum Aparat Polisi
  • Kapolres Sergai Hadiri Kegiatan Pelepasan dan Pemberangkatan Calon Jamaah Haji Ke Tanah Suci
  • Gubernur Jambi mensuport adanya MayDay Serikat Hari Buruh Mandiri Indonesia (SBMI)
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Gelar Aksi Di Kejati, Amuk Jambi minta Mengusut Tuntas Dugaan Korupsi Renovasi Pembangunan Gapura Tapal Batas
    02 Respon Laporan Warga Kota Pekanbaru ini, Menteri ATR BPN RI Segera Jadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP)
    03 Truk Angkut BBM Ilegal Miliki Nopol Ganda Kerap Melintas di Jalan Lintas Timur Kabupaten Pelalawan, Dibeking Oknum Aparat Polisi
    04 Kapolres Sergai Hadiri Kegiatan Pelepasan dan Pemberangkatan Calon Jamaah Haji Ke Tanah Suci
    05 Gubernur Jambi mensuport adanya MayDay Serikat Hari Buruh Mandiri Indonesia (SBMI)
    06 Pimpin Apel Gabungan, PJ Walikota Dr. Moettaqien Hasrimi Tekankan 'Esprit De Corps'
    07 Pimpin Apel Gabungan, PJ Walikota Dr. Moettaqien Hasrimi Tekankan 'Esprit De Corps'
    08 Bertahun Tahun Cabuli Anak Tiri, Ayah Tiri Ditangkap Massa dan Digiring Kemapolsek Siak Hulu
    09 Moetaqqien Hasrimi Resmi Dilantik Menjadi Pj Wali Kota Tebing Tinggi
    10 PENGHENTIAN PENYIDIKAN LAPORAN POLISI SYAMSUL BAHRI DI POLDA RIAU TENTANG TINDAK PIDANA PEMALSUAN TANDA TANGAN DAN MENGGUNAKAN SURAT PALSU BERTOLAK BELAKANG DENGAN FAKTA HUKUM LAINNYA
    11 Danrem 031/Wira Bima Lepas pemberangkatan pengiriman Bantuan Kemanusiaan Ke Sumbar
    12
    13 Muspika Bersama Kades Gelam Sei Serimah Tinjau Jalan Longsor Akibat Aliran Sungai Terkikis, Warga Minta Pihak Pemprovsu Segera Memperbaiki Sebelum Ada Korban Jiwa
    14 Rumah Warga Digrebek Satres Narkoba Polresta Pekanbaru Tanpa Izin, Ketua PMP dan Keluarga Merasa Diteror
    15 Dr.Nikson Nababan Dapat Dukungan Warga Perantau Di Jakarta
    16 Ida Yulita Tertinggi Balon Walikota Pekanbaru 2024, Lawan Politik Mulai Tebar Fitnah & Isu Murahan
    17 Polsek dan Koramil Tanjung Beringin Bersama Forkopimcam Gelar Patroli, Amankan 8 Botol Miras Dari Cafe di Desa Nagur dan Desa Pekan Tanjung Beringin
    18 Diduga Praktek Pungli Berkedok Seragam dan Uang Komite LSM FARAK, Minta Kajari Periksa Kepsek SMKN 10 Padang Datanya Kita Laporkan
    19 Hanafi Cs Melaporkan Rohim Ke APH Atas Duga Pencemaran Nama Baik
    20 Tema :Keterbukaan Informasi Publik untuk Mencegah Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan Khususnya Penyandang Disabilitas
    21 Polres Sergai Gelar Razia Patroli Dengan Menyeser Lokasi Rawan Tindak Kejahatan Guna Memberi Rasa Aman dan Nyaman Bagi Masyarakat
    22 Wakil Jaksa Agung Dr. Sunarta: “Reformasi Birokrasi Merupakan Kewajiban Insan Adhyaksa Sebagai Aktualisasi Tugas dan Fungsi yang Melekat
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © OPSINEWS.COM | Transformasi untuk Publik