Home Nasional Daerah Politik Ekonomi Hukrim Olahraga LifeStyle Peristiwa Pendidikan Internasional Indeks
 
KPU Minta Anggaran Perbaikan Kantor di Daerah Segera Dicairkan Pemerintah
Rabu, 03-08-2022 - 07:26:18 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
TERKAIT:
   
 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) berharap pemerintah segera mencairkan anggaran penyelenggaran Pemilu 2024, khususnya untuk sarana dan prasarana untuk kantor KPU di seluruh Indonesia.

"Beberapa pos yang belum disetujui oleh kementerian keuangan itu yang tidak termasuk di dalam Rp 1,24 triliun itu. Diantaranya adalah soal dukungan untuk tahapan yaitu sarana dan prasarana untuk KPU," kata Ketua Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik KPU RI Yulianto Sudrajat, saat konferensi pers, di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (2/8/2022).

Dia menjelaskan, kantor KPU di sejumlah provinsi membutuhkan dana untuk renovasi. Agar, pelaksanaan Pemilu 2024 dapat berjalan dengan maksimal.

Menurut Yulianto, KPU memang mengajukan beberapa anggaran terkait dengan dukungan sarana dan prasarana terkait dengan renovasi dan rehap kantor KPU di seluruh Indonesia.

"Dan saat ini beberapa provinsi dan kabupaten/kota sangat membutuhkan perbaikan untuk dukungan sarana dan prasarana di dalam penyelenggaraan pemilu di 2024 ini, untuk sementara belum disetujui hanya disetujui 17,4 persen. Nah itu bagian yang akhirnya mengurangi itu," jelas dia.

Selain itu, Yulianto menyampaikan, dukungan untuk teknologi informasi juga hingga saat ini pemerintah belum menyetujui dan belum mencairkan dana tersebut.

Guna memperlancar kinerja KPU dalam melaksanalan Pemilu 2024, dia meminta agar pemerintah mencairkan dana secara menyeluruh dari anggaran yang telah disepakati oleh DPR dan pemerintah.

"Sehingga kami postur KPU, performa KPU di dalam rangka untuk pelaksanaan penyelenggaraan tahapan 2024 ini lebih baik tidak minimalis, bisa optimal lagi. Kami memohon dukungan pemerintah agar lebih dioptimalkan, toh semua sudah melalui persetujuan DPR, kemudian di banggar dan berikutnya di pemerintah," kata Yulianto.
 
Dilakukan Bertahap

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, pemerintah akan mengawal Pemilu dengan sebaik-baiknya.Ia mengatakan, terkait persiapan Pemilu, menurut Menko Polhukam, semua yang diperlukan termasuk instrumen hukum, anggaran, kelembagaan, dan penjadwalan sudah dibicarakan dengan KPU, DPR, dan Bawaslu.

"Supaya tidak ada salah paham, misalnya ada berita hari hari ini, bahwa Pemilu agak tersendat karena pemerintah dananya lambat cair, itu tidak juga. Karena sudah dibicarakan dengan KPU dan semua stakeholders. Dana yang diperlukan disediakan sepenuhnya oleh pemerintah," kata Mahfud.

Saat ini, lanjut Mahfud, dana yang disetujui bersama sebesar Rp 1,24 triliun. Karena multiyears, menurut Menko Mahfud pencairan akan bertahap, tahun 2022, 2023 hingga 2024 mendatang.

"Cuma kalau sekarang belum cair, itu gampang, KPU tinggal membuat DIPAnya saja. Kalau DIPAnya sudah jadi kan gampang. Kalo belum ada, DIPA belum bisa, karena itu melanggar keuangan negara. Oleh sebab itu pemerintah menjamin hal ini. Tahun berikutnya anggaran disediakan, berikutnya lagi disediakan," jelas Mahfud.
 
Sudah Dibicarakan

Terkait persiapan Pemilu, menurut Menko Polhukam, semua yang diperlukan termasuk instrumen hukum, anggaran, kelembagaan, dan penjadwalan sudah dibicarakan dengan KPU, DPR, dan Bawaslu.

"Supaya tidak ada salah paham, misalnya ada berita hari hari ini, bahwa Pemilu agak tersendat karena pemerintah dananya lambat cair, itu tidak juga. Karena sudah dibicarakan dengan KPU dan semua stakeholders. Dana yang diperlukan disediakan sepenuhnya oleh pemerintah," papar Mahfud.

Saat ini, lanjut Mahfud, usulan tambahan anggaran KPU yang sudah disetujui oleh pemerintah sebesar Rp1,24 triliun.

"Cuma kalau sekarang belum cair, itu gampang, KPU tinggal membuat DIPAnya saja. Kalau DIPAnya sudah jadi kan gampang. Kalo belum ada, DIPA belum bisa, karena itu melanggar keuangan negara. Oleh sebab itu pemerintah menjamin hal ini. Tahun berikutnya anggaran disediakan, berikutnya lagi disediakan," jelas Mahfud pada acara yang juga dihadiri Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan para pimpinan partai politik ini.

Mahfud menjelaskan, usulan dari KPU sudah disetujui, seperti kenaikan biaya terhadap panitia, meski tidak 100 persen. Mengenai kegiatan operasional seperti pembangunan gedung-gedung di daerah belum disetujui.

Kepada KPU, Mahfud yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini berpesan, agar KPU bersungguh-sungguh bekerja dengan penuh profesionalitas.
 
sumber:liputan6.com




 
Berita Lainnya :
  • Disinyalir Gudang Minyak Ilegal Terbakar Di Kota Jambi Jalan Umum Macet
  • Ada Apa di Gudang Yang Berkedok Toko Aktivitasnya Selalu Tersembunyi
  • Bebas Bersyarat Wilson Lalengke Siap Meneruskan Perjuangan
  • Anggota DPRD Kampar, Anotona Nazara Reses di SDN,016 Tanah Merah
  • Guru SMKN 2 Kota Jambi di Duga Lakukan Pungli
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Disinyalir Gudang Minyak Ilegal Terbakar Di Kota Jambi Jalan Umum Macet
    02 Ada Apa di Gudang Yang Berkedok Toko Aktivitasnya Selalu Tersembunyi
    03 Bebas Bersyarat Wilson Lalengke Siap Meneruskan Perjuangan
    04 Anggota DPRD Kampar, Anotona Nazara Reses di SDN,016 Tanah Merah
    05 Guru SMKN 2 Kota Jambi di Duga Lakukan Pungli
    06 Gudang Yang Berkedok Toko, Diduga Untuk Menghindari Pajak
    07 Kades Tarai Bangun Akui Kerap Terima Laporan Dugaan Pungli SDN 021 Tambang
    08 Danrem 042/Gapu Berpesan Penting Saat Pimpin Apel Gabungan Olahraga Bersama
    09 Jokowi ke Petani: Rawat Kelapa Genjah, Nanti Saya Cek Lagi
    10 Delegasi Pekanbaru Ikuti Pawai Budaya Rakernas Apeksi 2022 di Padang
    11 Pj Walikota Hadiri HUT SMAN 1 Pekanbaru ke-67
    12 JPU Sebut M Kece Selalu Ingat Seumur Hidup Wajahnya Dilumuri Kotoran oleh Napoleon
    13 Kemenkumham Riau Bakal Tambah CCTV dan Kawat di Lapas Pekanbaru
    14 Pemprov Riau sudah Salurkan Bansos 85 Panti Asuhan Sebesar Rp24 Miliar
    15 Kapolres Kampar Berikan Penghargaan Kepada 30 Anggota Berprestasi dan Berdedikasi Tinggi
    16 Diduga banyak pungutan Kepsek SD 021 Disinyalir Memperkaya Diri Dispora kampar Tutup Mata.
    17 Kuasa Hukum : STOP Pembangunan Pagar dan Hormati Proses Hukum
    18 Kapolres Kampar Serta Rombongan Kunjungi Korban Pencabulan
    19 Massa Kawal KIB Ricuh, Airlangga dan Zulhas Terhimpit Sampai Sulit Masuk KPU
    20 Namanya Terseret di Kasus Brigadir J, Fahmi Alamsyah Mundur dari Penasihat Kapolri
    21 Pemerintah Kabupaten Pelalawan Laksanakan Apel HUT Provinsi Riau
    22 BKSAP Desak DK PBB Bentuk Pasukan Perdamaian untuk Palestina
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © OPSINEWS.COM | Transformasi untuk Publik