Home Nasional Daerah Politik Ekonomi Hukrim Olahraga LifeStyle Peristiwa Pendidikan Internasional Indeks
 
Seritifkat Hak Pakai Gedung DPRD Kabupaten INHIL digugat Abdul Samad ke PTUN Pekanbaru
Jumat, 29-07-2022 - 12:07:13 WIB
TERKAIT:
   
 

RIAU,  OPSINEWS,COM-Abdul Samad melalui kuasa Hukumnya Dr. Freddy Simanjuntak S.H.,M.H dan Triandi Bimankalid S.H.,M.H resmi menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang tercatat dalam nomor perkara 43/G/2022/PTUN.PBR. Jum'at/29 Juli 2022)

Objek Sengketa yang digugat yakni Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 76, Desa/Kelurahan Tembilahan Hilir, Penerbitan Sertipikat tanggal 20 Agustus 2008 atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Yang menariknya, Sertifikat Hak Pakai yang digugat tersebut diatasnya telah berdiri Gedung DPRD Kabupaten Indragiri Hilir dan anehnya juga diatas sertifikat Hak Pakai tersebut telah ada Ruko bertingkat yang dimiliki oleh orang perorangan yang memiliki Sertifikat Hak Milik padahal notabenenya itu adalah Aset Pemerintah Kabupaten Inhil menurut versi Pemkab Inhil.

Pertanyaannya adalah “Mengapa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri
Hilir menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHP) keatas nama Pemerintah Kabupaten
Indragiri Hilir pada tahun 2008 padahal satu tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2007 BPN Indragiri Hilir telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) berdasarkan adanya Jual Beli Tanah oleh Tn.ABDUL SAMAD kepada dua orang pembeli tanah Abdul Samad, fakta hukum ini semakin membuktikan bahwa sistem Administrasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir adalah Bobrok / Semrawut dan wajar serta beralasan hukumlah kiranya apabila Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 76 tahun 2008 tersebut dapat dikategorikan sebagai Produk Rekayasa dan terkesan dipaksakan pengeluarannya..

Kuasa Hukum Abdul Samad, Dr. Freddy Simanjuntak S.H.,M.H mengungkapkan didalam penerbitan Surat keputusan tersebut BPN Kabupaten Inhil telah melanggar aturan Hukum dan ketentuan tentang proses dan pelaksanaan pendaftaran tanah dan proses penyajian data fisik dan data yuridis sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Pasal 26, Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga mengakibatkan Surat Keputusan BPN Kabupaten Inhil dapat dikategorikan melanggar asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan dan Kepatutan.

Triandi Bimankalid S.H.,M.H yang juga selaku Kuasa Hukum Abdul Samad, mengungkapkan dengan adanya bukti bahwa Sertifikat Hak Pakai tersebut cacat Administrasi secara Hukum maka sewajarnya Serifikat Hak Pakai (SHP) tersebut dinyatakan Batal dan tidak sah menurut Hukum. Maka dengan adanya Gugatan Abdul Samad di PTUN ini, mari sama sama kita menghormati Proses Hukum yang berjalan sambil menunggu putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap.

Red**

Sumber/Kantor Adokat Dr. Freddy Simanjuntak S.H.,M.H




 
Berita Lainnya :
  • Disinyalir Gudang Minyak Ilegal Terbakar Di Kota Jambi Jalan Umum Macet
  • Ada Apa di Gudang Yang Berkedok Toko Aktivitasnya Selalu Tersembunyi
  • Bebas Bersyarat Wilson Lalengke Siap Meneruskan Perjuangan
  • Anggota DPRD Kampar, Anotona Nazara Reses di SDN,016 Tanah Merah
  • Guru SMKN 2 Kota Jambi di Duga Lakukan Pungli
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Disinyalir Gudang Minyak Ilegal Terbakar Di Kota Jambi Jalan Umum Macet
    02 Ada Apa di Gudang Yang Berkedok Toko Aktivitasnya Selalu Tersembunyi
    03 Bebas Bersyarat Wilson Lalengke Siap Meneruskan Perjuangan
    04 Anggota DPRD Kampar, Anotona Nazara Reses di SDN,016 Tanah Merah
    05 Guru SMKN 2 Kota Jambi di Duga Lakukan Pungli
    06 Gudang Yang Berkedok Toko, Diduga Untuk Menghindari Pajak
    07 Kades Tarai Bangun Akui Kerap Terima Laporan Dugaan Pungli SDN 021 Tambang
    08 Danrem 042/Gapu Berpesan Penting Saat Pimpin Apel Gabungan Olahraga Bersama
    09 Jokowi ke Petani: Rawat Kelapa Genjah, Nanti Saya Cek Lagi
    10 Delegasi Pekanbaru Ikuti Pawai Budaya Rakernas Apeksi 2022 di Padang
    11 Pj Walikota Hadiri HUT SMAN 1 Pekanbaru ke-67
    12 JPU Sebut M Kece Selalu Ingat Seumur Hidup Wajahnya Dilumuri Kotoran oleh Napoleon
    13 Kemenkumham Riau Bakal Tambah CCTV dan Kawat di Lapas Pekanbaru
    14 Pemprov Riau sudah Salurkan Bansos 85 Panti Asuhan Sebesar Rp24 Miliar
    15 Kapolres Kampar Berikan Penghargaan Kepada 30 Anggota Berprestasi dan Berdedikasi Tinggi
    16 Diduga banyak pungutan Kepsek SD 021 Disinyalir Memperkaya Diri Dispora kampar Tutup Mata.
    17 Kuasa Hukum : STOP Pembangunan Pagar dan Hormati Proses Hukum
    18 Kapolres Kampar Serta Rombongan Kunjungi Korban Pencabulan
    19 Massa Kawal KIB Ricuh, Airlangga dan Zulhas Terhimpit Sampai Sulit Masuk KPU
    20 Namanya Terseret di Kasus Brigadir J, Fahmi Alamsyah Mundur dari Penasihat Kapolri
    21 Pemerintah Kabupaten Pelalawan Laksanakan Apel HUT Provinsi Riau
    22 BKSAP Desak DK PBB Bentuk Pasukan Perdamaian untuk Palestina
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © OPSINEWS.COM | Transformasi untuk Publik