Home Nasional Daerah Politik Ekonomi Hukrim Olahraga LifeStyle Peristiwa Pendidikan Internasional Indeks
 
Legislator Ingatkan DJP Edukasi Masif Pengintegrasian NIK-NPWP di Masyarakat
Rabu, 27-07-2022 - 11:04:19 WIB
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komaruddin.
TERKAIT:
   
 

OPSINEWS.COM - Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komaruddin mengingatkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan agar melakukan edukasi yang massif kepada masyarakat terkait pengintegrasian data Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Menurut Puteri, pengintegrasian tersebut merupakan hal yang baik untuk perkuat basis data perpajakan.

Sekaligus, memudahkan masyarakat karena tidak perlu repot untuk mendaftarkan NPWP lagi. Namun, tegas Puteri, bukan berarti semua yang memiliki NPWP langsung menjadi wajib pajak. Tetapi, mereka yang bayar pajak, adalah mereka yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar Rp54 juta setahun. “Hal seperti ini yang saya kira perlu lebih disosialisasikan ke publik agar paham manfaat dan konsekuensinya,” tegas Puteri dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Senin (25/7/2022).

Diketahui, pada peringatan Hari Pajak Tahun 2022 14 Juli 2022 silam, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara resmi mulai menerapkan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Proses pengintegrasian NIK menjadi NPWP ini akan berlangsung secara bertahap dan mulai berlaku penuh pada 1 Januari 2024.


Karena itu, Puteri juga berpesan kepada DJP untuk terus bersinergi bersama Ditjen Dukcapil Kemendagri agar proses transisi ini berjalan lancar. Sinergi tersebut diperlukan untuk dilakukan validasi secara detil agar menghindari error. Sehingga, apabila ditemukan perbedaan, DJP juga perlu melakukan konfirmasi kepada wajib pajak atas data yang dimilikinya.

“Tak hanya itu, kesiapan sistem antar kedua instansi ini juga harus dipastikan bisa mendukung proses pertukaran data dengan baik,” ujar Politisi Partai Golkar tersebut. Lebih lanjut, Puteri mendesak pemerintah untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat memiliki NIK sebagai basis data kependudukan. Sebab, selain untuk kepentingan basis data perpajakan, NIK juga perlu untuk menjamin masyarakat yang rentan mendapatkan bantuan dari pemerintah yang didanai dari pajak kita.

“Apalagi, riset Bappenas menyebutkan adanya korelasi antara kepemilikan dan kemiskinan,” ungkap Puteri. Sebagai informasi, Bappenas menyatakan sebanyak 50,78 persen penduduk miskin di Papua tidak memiliki NIK. Selain itu, Bappenas juga menyebut sebanyak 22,72 persen penduduk miskin berusia 0-17 tahun belum memiliki akta kelahiran.

“Fungsi NIK tidak hanya untuk pemungutan pajak, tetapi juga wujud keberpihakan negara dalam melindungi kelompok rentan. Karena mereka yang tidak punya NIK kemungkinan besar tidak terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga tidak mendapatkan bantuan yang semestinya mereka peroleh. Padahal, fungsi bantuan sosial sangat penting sebagai bantalan sosial dan menjaga konsumsi masyarakat,” tutup Puteri.




 
Berita Lainnya :
  • Disinyalir Gudang Minyak Ilegal Terbakar Di Kota Jambi Jalan Umum Macet
  • Ada Apa di Gudang Yang Berkedok Toko Aktivitasnya Selalu Tersembunyi
  • Bebas Bersyarat Wilson Lalengke Siap Meneruskan Perjuangan
  • Anggota DPRD Kampar, Anotona Nazara Reses di SDN,016 Tanah Merah
  • Guru SMKN 2 Kota Jambi di Duga Lakukan Pungli
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Disinyalir Gudang Minyak Ilegal Terbakar Di Kota Jambi Jalan Umum Macet
    02 Ada Apa di Gudang Yang Berkedok Toko Aktivitasnya Selalu Tersembunyi
    03 Bebas Bersyarat Wilson Lalengke Siap Meneruskan Perjuangan
    04 Anggota DPRD Kampar, Anotona Nazara Reses di SDN,016 Tanah Merah
    05 Guru SMKN 2 Kota Jambi di Duga Lakukan Pungli
    06 Gudang Yang Berkedok Toko, Diduga Untuk Menghindari Pajak
    07 Kades Tarai Bangun Akui Kerap Terima Laporan Dugaan Pungli SDN 021 Tambang
    08 Danrem 042/Gapu Berpesan Penting Saat Pimpin Apel Gabungan Olahraga Bersama
    09 Jokowi ke Petani: Rawat Kelapa Genjah, Nanti Saya Cek Lagi
    10 Delegasi Pekanbaru Ikuti Pawai Budaya Rakernas Apeksi 2022 di Padang
    11 Pj Walikota Hadiri HUT SMAN 1 Pekanbaru ke-67
    12 JPU Sebut M Kece Selalu Ingat Seumur Hidup Wajahnya Dilumuri Kotoran oleh Napoleon
    13 Kemenkumham Riau Bakal Tambah CCTV dan Kawat di Lapas Pekanbaru
    14 Pemprov Riau sudah Salurkan Bansos 85 Panti Asuhan Sebesar Rp24 Miliar
    15 Kapolres Kampar Berikan Penghargaan Kepada 30 Anggota Berprestasi dan Berdedikasi Tinggi
    16 Diduga banyak pungutan Kepsek SD 021 Disinyalir Memperkaya Diri Dispora kampar Tutup Mata.
    17 Kuasa Hukum : STOP Pembangunan Pagar dan Hormati Proses Hukum
    18 Kapolres Kampar Serta Rombongan Kunjungi Korban Pencabulan
    19 Massa Kawal KIB Ricuh, Airlangga dan Zulhas Terhimpit Sampai Sulit Masuk KPU
    20 Namanya Terseret di Kasus Brigadir J, Fahmi Alamsyah Mundur dari Penasihat Kapolri
    21 Pemerintah Kabupaten Pelalawan Laksanakan Apel HUT Provinsi Riau
    22 BKSAP Desak DK PBB Bentuk Pasukan Perdamaian untuk Palestina
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © OPSINEWS.COM | Transformasi untuk Publik